Berita

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani/Net

Politik

Ketimbang Ribut Soal Reshuffle, Lebih Baik Presiden Jokowi Didorong Ambil Komando Penanggulangan Covid-19

SENIN, 19 JULI 2021 | 13:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kegaduhan akibat pernyataan pejabat Kabinet Indonesia Maju, memunculkan desakan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Kegaduhan itu diantaranya adalah pernyataan Menko Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi yang menyebut PPKM Darurat mirip situasi darurat militer.

Termasuk juga Menko Kemaritiman Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan kasus Covid-19 di Indonesia terkendali. Walaupun, belakangan dia meralat pernyataannya itu dan meminta maaf.


Soal desakan reshuffle, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani tidak mau banyak berkomentar. Kata dia, reshuffle hanya dilakukan atas pertimbangan Presiden.

"Presiden Jokowi akan mempertimbangkannya apakah perlu dilakukan atau tidak pada saat yang pas setelah Covid-19 relatif lebih bisa dikendalikan," ujar Arsul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/7).

Untuk saat ini, Arsul meminta semua pihak untuk menyatukan energi dalam bersama-sama menanggulangi lonjakan kasus Covid-19.

"Lebih baik saat ini energi kita difokuskan untuk penanggulangan Covid-19 dan tidak untuk yang lain-lain termasuk menghembuskan isu reshuffle," imbaunya.

Termasuk juga, Wakil Ketua MPR itu juga mendorong agar komando penanggulangan Covid-19 dipegang langsung oleh Presiden Jokowi.

"Jadi lebih baik publik mendorong agar Pak Jokowi memegang komando langsung dalam soal penanggulangan Covid-19," ucap Arsul Sani.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya