Cak Imin: Ketika Tenaga Kesehatan Tidak Selamat, Maka Indonesia Juga Tidak Selamat

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih menyebabkan sedikitnya 73.582 korban jiwa. Dari jumlah itu, tenaga kesehatan (nakes) baik dokter maupun perawat yang meninggal dunia akibat Covid-19 cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 1.000 orang.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengaku prihatin dan menyampaikan duka yang mendalam melihat fakta yang menyedihkan ini. Sebab, dokter maupun perawat merupakan ujung tombak yang berada di garda terdepan peperangan melawan Covid-19. 

”Nakes adalah kita. Ketika nakes sakit, maka kitapun sakit. Ketika nakes tidak selamat, Indonesia tidak selamat. Perang melawan corona hari-hari ini harus kita menangkan. Indonesia harus menang. Indonesia tidak boleh kalah,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Senin (19/7).

Dikatakan Cak Imin, para nakes seperti dokter maupun perawat telah memberikan segalanya untuk Indonesia. Karena itu, banyaknya nakes yang gugur tentu menjadi duka bagi bangsa ini.

Agar kasus kematian nakes tidak terus bertambah, ketum PKB ini mendesak pemerintah memberikan perhatian serius yakni dengan melakukan upaya semaksimal mungkin dengan mencari cara agar mereka bisa terhindar dari Covid-19. Misalnya dengan memberikan dosis vaksin ketiga kepada seluruh nakes di Indonesia.

”Bunga-bunga bangsa telah gugur untuk kebaikan kita, untuk keselamatan Indonesia. Saya mendesak dan mendukung agar Pemerintah segera memberikan dosis vaksin kedua/ketiga kepada nakes kita dan warga kita,” tukasnya.

Selain vaksin, untuk menjaga kekebalan tubuh, para nakes juga harus dipenuhi asupan gizinya. Mereka harus diberikan vitamin yang cukup dan asupan makanan serta minuman yang bergizi seperti telor ataupun susu.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga minta agar pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para nakes. Salah satunya dengan mencairkan bonus bagi para nakes.

"Hak-hak nakes agar disegerakan, tidak boleh ditahan atau ditunda. Pemerintah daerah harus segera mengeluarkan hak dan insentif mereka,” tutupnya.