Berita

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan/Net

Politik

Harus Dibuktikan, Tapi Minimal Permohonan Maaf Luhut Sudah Menyejukkan

SENIN, 19 JULI 2021 | 12:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Permohonan maaf Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan diapresiasi banyak kalangan.

Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa penanganan pandemi Covid-19 belum optimal semenjak diberlakukannya PPKM Darurat.

Dan, PPKB Darurat Jawa-Bali termasuk daerah lain akan terus dievaluasi dan dilakukan perbaikan.


Analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan, gestur Luhut ketika meminta maaf dengan nada rendah, sebagai bentuk ketulusan meminta maaf kepada masyarakat, dan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Nah, kalau perihal minta maaf dan komunikasinya yang lebih kalem itu yang jelas menunjukkan mudah-mudahan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, dan pemerintah juga akan terbantu walaupun agak sulit harus ada pembuktian dulu," ucap Hensat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/7).

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu mengatakan, dengan permohonan maaf Luhut dengan nada lebih kalem tersebut, masyarakat bisa mempercayai pemerintah dengan lebih baik lagi.

"Minimal dengan gaya bahasa yang lebih kalem dan minta maaf, penerimaan masyarakat terhadap pemerintah saya rasa lebih bagus karena disampaikan dengan sejuk tadi," pungkas Hensat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya