Berita

Poster BEM Udayana "The Guardian Of Oligarch" berisi gambar Presiden Joko Widodo/Rep

Politik

Mabuk Kekuasaan, Giliran BEM Udayana Juluki Pemerintahan Jokowi Sebagai The Guardian Of Oligarch

SENIN, 19 JULI 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kehadiran rasa keadilan di bumi Indonesia semakin luntur menjelang usia kemerdekaan bangsa 76 tahun pada 17 Agustus 2021.

Hal tersebut menjadi catatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana Bali, yang diunggah di akun Twitter resmi @BEM_Udayana, Sabtu (17/7).

"Dalam umurnya sebentar lagi menginjak angka 76, kehadiran keadilan di muka bumi pertiwi ini semakin luntur. Ketika kebijakan yang dibuat pemerintah malah tidak menghiraukan kesejahteraan dari rakyatnya," posting akun itu seperti dikutip redaksi, Senin (19/7).


BEM Udayana menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai jauh dari harapan, yakni menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

"RUU KPK yang membuat koruptor bebas melalang buana, UU Cipta Kerja yang mengutamakan kepentingan korporat dan menginjak-injak lingkungan, represi kebebasan sipil yang seharusnya merupakan hal tabu dalam sebuah negara demokrasi, dan masih banyak lagi," bebernya.

Ketika semua tragedi ini terjadi, lanjut BEM Udayana, masyarakat mempertanyakan keberpihakan pemerintah sebagai wakil rakyat yang dipercayai oleh masyarakat untuk menjunjung keadilan di negeri tercinta ini.

"Namun naas, pemerintah dirasa sudah mabuk dengan kekuasaan yang mereka miliki," katanya.

Mabuk kekuasaan itu, BEM Udaya mengistilahkan sebagai akibat dari peran penguasa oligarki. Mereka pun menyebut pemerintahan Presiden Jokowi sebagai "The Guardian Of Oligarch".

"Ketika semua langkah yang diambil pemerintah memiliki bayangan para oligarki busuk di belakangnya, maka sudah jelaslah peran para penguasa tersebut sebagai the guardian of oligarch," tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

Pencalonan Kaesang di Solo Raya Sinyal Perang Terbuka PSI vs PDIP

Senin, 27 Juli 2026 | 10:23

Araghchi Ancam Balas Serangan Ukraina ke Kapal Dagang Iran

Senin, 27 Juli 2026 | 10:23

Istana Tegaskan Mundurnya Perry Warjiyo Murni Keputusan Pribadi

Senin, 27 Juli 2026 | 10:13

Kejaksaan Harus Jawab Klaim Kriminalisasi Febrie dengan Bukti

Senin, 27 Juli 2026 | 10:04

KPK Dalami Aliran Dana yang Diduga Disiapkan Bupati Kuansing untuk Raja Juli

Senin, 27 Juli 2026 | 09:57

Penyaluran Bansos Lewat Kopdes Perlu SOP yang Ketat

Senin, 27 Juli 2026 | 09:51

IHSG Merah, Rupiah Ambruk ke Rp17.976 per Dolar AS Usai Gubernur BI Mundur

Senin, 27 Juli 2026 | 09:47

Kasatnarkoba Polres Tangsel Ditangkap Bareskrim

Senin, 27 Juli 2026 | 09:37

Pengamat: Sulit bagi Kaesang dan PSI Kuasai Solo Raya

Senin, 27 Juli 2026 | 09:34

Perjalanan Karier dan Rekam Jejak Perry Warjiyo di Kepemimpinan Bank Indonesia

Senin, 27 Juli 2026 | 09:25

Selengkapnya