Berita

Poster BEM Udayana "The Guardian Of Oligarch" berisi gambar Presiden Joko Widodo/Rep

Politik

Mabuk Kekuasaan, Giliran BEM Udayana Juluki Pemerintahan Jokowi Sebagai The Guardian Of Oligarch

SENIN, 19 JULI 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kehadiran rasa keadilan di bumi Indonesia semakin luntur menjelang usia kemerdekaan bangsa 76 tahun pada 17 Agustus 2021.

Hal tersebut menjadi catatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana Bali, yang diunggah di akun Twitter resmi @BEM_Udayana, Sabtu (17/7).

"Dalam umurnya sebentar lagi menginjak angka 76, kehadiran keadilan di muka bumi pertiwi ini semakin luntur. Ketika kebijakan yang dibuat pemerintah malah tidak menghiraukan kesejahteraan dari rakyatnya," posting akun itu seperti dikutip redaksi, Senin (19/7).


BEM Udayana menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai jauh dari harapan, yakni menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

"RUU KPK yang membuat koruptor bebas melalang buana, UU Cipta Kerja yang mengutamakan kepentingan korporat dan menginjak-injak lingkungan, represi kebebasan sipil yang seharusnya merupakan hal tabu dalam sebuah negara demokrasi, dan masih banyak lagi," bebernya.

Ketika semua tragedi ini terjadi, lanjut BEM Udayana, masyarakat mempertanyakan keberpihakan pemerintah sebagai wakil rakyat yang dipercayai oleh masyarakat untuk menjunjung keadilan di negeri tercinta ini.

"Namun naas, pemerintah dirasa sudah mabuk dengan kekuasaan yang mereka miliki," katanya.

Mabuk kekuasaan itu, BEM Udaya mengistilahkan sebagai akibat dari peran penguasa oligarki. Mereka pun menyebut pemerintahan Presiden Jokowi sebagai "The Guardian Of Oligarch".

"Ketika semua langkah yang diambil pemerintah memiliki bayangan para oligarki busuk di belakangnya, maka sudah jelaslah peran para penguasa tersebut sebagai the guardian of oligarch," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya