Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS: Tidak Adakah Keinginan Pemerintah Ganti Strategi Hadapi Covid-19?

SENIN, 19 JULI 2021 | 09:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Covid-19 telag menyebar di tanah air selama lebih dari 1,5 tahun lamanya. Sementara Indonesia tercatat belum mampu mengalahkan virus tersebut.

Bahkan, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dalam 2 bulan terakhir angka penularan dan kematian kian tinggi, mengalahkan negara yang dikenal banyak kasus Covid-19 seperti Brasil dan India.

“Tidak adakah keinginan dari pemerintah untuk ubah strategi dalam menghadapi Covid-19?” tanya Mardani kepada wartawan, Senin (19/7).


Menurutnya, dari aspek pengambil kebijakan, seharusnya komando langsung diambil alih oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi.

Jokowi punya kewenangan yang amat besar untuk mengambil keputusan, sehingga akan jauh lebih efektif.

“Tanpa mengecilkan peran Satgas Covid-19 yang kekuasaan atau wewenangnya masih terbatas daripada presiden,” urainya.

Mardani mengatakan bahwa rantai komando yang pemerintah susun kerap tidak tuntas. Perlu dirapikan dan dibuat Pusat Pelayanan Pandemi. Vaksinasi disatukan dengan penyaluran obat, penyediaan oksigen, dan pelayanan kesehatan.

“Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kab, kota, kecamatan jika perlu desa dan kelurahan di daerah zona merah,” ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

Dia juga meminta agar kesehatan jadi prioritas. Pemerintah jangan dulu memikirkan hal lain di luar penanganan Covid-19.

“Ini mesti terus disuarakan, karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non kesehatan seperti ekonomi, keamanan sampai politik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mardani juga menyampaikan pesan dari analisis kesehatan untuk menutup gerbang perbatasan.

Berbagai poin di atas harus diiringi dengan memastikan program vaksinasi nasional selesai di kuartal II 2022.

“Bukti empiris memperlihatkan,negara lain yang cakupan vaksinasinya di atas 85 persen sudah berhasil mengatasi pandemi. Perlu ditekankan karena sampai sekarang, cakupannya masih jauh dari target,” tutupnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Dokter Tifa Buka Pintu Perawatan Imun untuk Jokowi

Jumat, 16 Januari 2026 | 18:06

Eggi dan Damai SP3, Roy Suryo dan Dokter Tifa Lanjut Terus

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:45

Seskab Dikunjungi Bos Kadin, Bahas Program Quick Win hingga Kopdes Merah Putih

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:35

Situasi Memanas di Iran, Selandia Baru Evakuasi Diplomat dan Tutup Kedutaan

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:20

Melihat Net-zero Dari Kilang Minyak

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:53

SP3 Untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Terbit Atas Nama Keadilan

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:48

Kebakaran Hebat Melanda Pemukiman Kumuh Gangnam, 258 Warga Mengungsi

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:13

Musda Digelar di 6 Provinsi, Jawa Barat Tuan Rumah Rakornas KNPI

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:12

Heri Sudarmanto Gunakan Rekening Kerabat Tampung Rp12 Miliar Uang Pemerasan

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:33

Ruang Sunyi, Rundingkan Masa Depan Dunia

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:17

Selengkapnya