Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS: Tidak Adakah Keinginan Pemerintah Ganti Strategi Hadapi Covid-19?

SENIN, 19 JULI 2021 | 09:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Covid-19 telag menyebar di tanah air selama lebih dari 1,5 tahun lamanya. Sementara Indonesia tercatat belum mampu mengalahkan virus tersebut.

Bahkan, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dalam 2 bulan terakhir angka penularan dan kematian kian tinggi, mengalahkan negara yang dikenal banyak kasus Covid-19 seperti Brasil dan India.

“Tidak adakah keinginan dari pemerintah untuk ubah strategi dalam menghadapi Covid-19?” tanya Mardani kepada wartawan, Senin (19/7).


Menurutnya, dari aspek pengambil kebijakan, seharusnya komando langsung diambil alih oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi.

Jokowi punya kewenangan yang amat besar untuk mengambil keputusan, sehingga akan jauh lebih efektif.

“Tanpa mengecilkan peran Satgas Covid-19 yang kekuasaan atau wewenangnya masih terbatas daripada presiden,” urainya.

Mardani mengatakan bahwa rantai komando yang pemerintah susun kerap tidak tuntas. Perlu dirapikan dan dibuat Pusat Pelayanan Pandemi. Vaksinasi disatukan dengan penyaluran obat, penyediaan oksigen, dan pelayanan kesehatan.

“Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kab, kota, kecamatan jika perlu desa dan kelurahan di daerah zona merah,” ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

Dia juga meminta agar kesehatan jadi prioritas. Pemerintah jangan dulu memikirkan hal lain di luar penanganan Covid-19.

“Ini mesti terus disuarakan, karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non kesehatan seperti ekonomi, keamanan sampai politik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mardani juga menyampaikan pesan dari analisis kesehatan untuk menutup gerbang perbatasan.

Berbagai poin di atas harus diiringi dengan memastikan program vaksinasi nasional selesai di kuartal II 2022.

“Bukti empiris memperlihatkan,negara lain yang cakupan vaksinasinya di atas 85 persen sudah berhasil mengatasi pandemi. Perlu ditekankan karena sampai sekarang, cakupannya masih jauh dari target,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya