Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS: Tidak Adakah Keinginan Pemerintah Ganti Strategi Hadapi Covid-19?

SENIN, 19 JULI 2021 | 09:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Covid-19 telag menyebar di tanah air selama lebih dari 1,5 tahun lamanya. Sementara Indonesia tercatat belum mampu mengalahkan virus tersebut.

Bahkan, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dalam 2 bulan terakhir angka penularan dan kematian kian tinggi, mengalahkan negara yang dikenal banyak kasus Covid-19 seperti Brasil dan India.

“Tidak adakah keinginan dari pemerintah untuk ubah strategi dalam menghadapi Covid-19?” tanya Mardani kepada wartawan, Senin (19/7).


Menurutnya, dari aspek pengambil kebijakan, seharusnya komando langsung diambil alih oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi.

Jokowi punya kewenangan yang amat besar untuk mengambil keputusan, sehingga akan jauh lebih efektif.

“Tanpa mengecilkan peran Satgas Covid-19 yang kekuasaan atau wewenangnya masih terbatas daripada presiden,” urainya.

Mardani mengatakan bahwa rantai komando yang pemerintah susun kerap tidak tuntas. Perlu dirapikan dan dibuat Pusat Pelayanan Pandemi. Vaksinasi disatukan dengan penyaluran obat, penyediaan oksigen, dan pelayanan kesehatan.

“Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kab, kota, kecamatan jika perlu desa dan kelurahan di daerah zona merah,” ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

Dia juga meminta agar kesehatan jadi prioritas. Pemerintah jangan dulu memikirkan hal lain di luar penanganan Covid-19.

“Ini mesti terus disuarakan, karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non kesehatan seperti ekonomi, keamanan sampai politik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mardani juga menyampaikan pesan dari analisis kesehatan untuk menutup gerbang perbatasan.

Berbagai poin di atas harus diiringi dengan memastikan program vaksinasi nasional selesai di kuartal II 2022.

“Bukti empiris memperlihatkan,negara lain yang cakupan vaksinasinya di atas 85 persen sudah berhasil mengatasi pandemi. Perlu ditekankan karena sampai sekarang, cakupannya masih jauh dari target,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya