Berita

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta/Net

Politik

Bos Gelora Minta Aparat Berlaku Lembut Saat Tegakkan Prokes

SENIN, 19 JULI 2021 | 07:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Cara-cara represif petugas dalam melakukan penindakan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat disayangkan oleh Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta.

Dia khawatir tindakan yang cenderung arogan itu bisa memantik kemarahan warga yang sedang menghadapi tekanan hidup yang berat.

Anis menekankan bahwa tindakan kekerasan tidak akan berujung dengan hasil yang baik, justru malah bisa berkembang menjadi kemarahan dan ledakan sosial yang tidak terkendali.


“Dan sangat mungkin juga menjadi krisis politik," katanya kepada wartawan, Senin (19/7).

Kelembutan harus diutamakan dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW.

"Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu urusan, kecuali akan merusak urusan itu," urainya.

Singkatnya, dengan kelembutan akan tercapai hal yang dituju. Sebaliknya jika dengan kekerasan, maka tujuan tidak tercapai.

Untuk itu, dia ingin agar penegakan aturan protokol kesehatan (prokes) di masa PPKM Darurat dilakukan dengan santun. Apalagi masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan hidup yang berat dan frustasi akibat pembatasan mobilitas.

"Kelembutan adalah akhlak yang harus kita kembangkan di saat kita semuanya dilanda ketakutan, kemarahan, dan frustasi. Maka pada aparat, berlaku santunlah, berlaku lembutlah pada rakyat yang sedang menghadapi tekanan hidup sangat berat selama pandemi ini," ujarnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya