Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Ist

Politik

Luhut Dilema Soal PPKM Darurat, Pilih Ekonomi Atau Kesehatan Rakyat

SENIN, 19 JULI 2021 | 00:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bukanlah perkara mudah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bahkan mengaku dilema saat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat.

Sebab kebijakan ini harus bisa menyelamatkan kesehatan masyarakat dan juga menyelamatkan perekonomian nasional yang babak belur dihantam pandemi Covid-19.


"Memutuskan PPKM Darurat, satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien Covid-19,” kata Luhut di akun Instagramnya, Minggu (18/7).

Namun ia juga tak menampik ada dampak ekonomi yang cukup signifikan jika kebijakan PPKM Darurat diterapkan.

"Ada dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil akibat pembatasan aktivitas dan penurunan mobilitas masyarakat," tegasnya.

Oleh karena itu, ia telah diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk memberikan bantuan sosial guna meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM.

"Presiden memerintahkan saya dan seluruh jajaran menterinya untuk memberikan tambahan berbagai bantuan sosial yang bisa diberikan kepada mereka yang ekonominya terdampak pandemi," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya