Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

Puan Minta Teguran Jokowi Soal Komunikasi Publik Terkait PPKM Darurat Dijalankan Serius

MINGGU, 18 JULI 2021 | 21:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius memperbaiki komunikasi publiknya kepada masyarakat selama penanggulangan pandemi Covid-19, terutama tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Teguran Presiden kepada jajarannya tentang perbaikan komunikasi publik pun diminta benar-benar dijalankan dan jadi kenyataan.

“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” ujar Puan lewat keterangan tertulisnya, Minggu (18/7).


Mantan Menko PMK ini mengatakan, isi pesan dan cara penyampaiannya pun harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun.

Semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi, dan  harus terus dan makin diintensifkan.

“Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik,” katanya.

Puan menyayangkan selama beberapa waktu ini ruang publik belakangan ini justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19.
Terlebih lagi, sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara.

“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang Isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ujarnya.

Padahal, tegas Puan, komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu.

“Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi.

Kata Putir Megawati itu, tak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan.

“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” katanya./

Puan mengatakan, tidak bisa membayangkan jika ruang publik kita terus diisi oleh polemik yang kontraproduktif selama masa-masa darurat ini. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik.

Garis komando dalam komunikasi publik pemerintah harus pula diimbangi dengan kesinambungan dalam cara aparat dan jajaran pemerintah di lapangan saat menjalankannya.

“Yang di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya,” kata alumnus FISIP Universitas Indonesia ini.

Puan menyadari bahwa efek pandemi seperti kelelahan juga tidak sepenuhnya bisa dihindari oleh jajaran pemerintah dan aparaturnya. Namun, ini adalah tugas bersama untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

“Marilah kita semua sama-sama menahan diri untuk tidak memantik polemik yang tidak berfaedah,” ujarnya.

Pada Jumat (16/7/2021), Presiden Joko Widodo menegur soal komunikasi publik para pejabat terkait pandemi Covid-19.

Presiden menyebutkan, pernyataan tidak sensitif dari pejabat publik akan membuat rakyat frustasi di tengah situasi pandemi.

Puan berharap, teguran Presiden saat membuka rapat terbatas kaabinet tersebut benar-benar dijalankan dan menjadi kenyataan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya