Berita

Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

LBP Minta Maaf, Ujang Komarudin: Kalau Di Luar Negeri Jika Tak Optimal Kerja, Mestinya Mundur

MINGGU, 18 JULI 2021 | 14:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia lantaran belum optimal dalam penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) lewat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menyikapi permohonan maaf Luhut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyampaikan seharusnya seluruh pejabat meminta maaf.

Ujang menilai Luhut telah berbuat hal positif dengan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia namun hal tersebut belumlah optimal.


"Semua pejabat. Siapapun dia. Mestinya hati-hati dalam bicara. Tak boleh pejabat asal jeplak bicaranya. Seolah-olah paling benar dan paling hebat. Hal yang bagus jika LPB meminta maaf. Itu hal yang positif. Namun kata-katanya "belum optimal". Jadi seolah-oleh tak mau disebut gagal,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/7).

Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Review (IPR) ini mengapresiasi sikap Luhut yang berani untuk meminta maaf.

"Itu sikap yang bagus dari seorang pejabat. Jika tak mampu, mesti meminta maaf. Itu mesti kita apresiasi. Kalau di luar negeri jika tak optimal bekerja, mestinya mundur dari soal penanganan Covid-19,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini Indonesia tengah berada di dalam situasi gawat darurat, dan semestinya pejabat memberikan kebijakan yang membuat rakyat tenang tidak panik dan chaos.

"Gimana tak gawat angka kematian anak karena Covid-19 tertinggi di dunia, penanganan kepada rakyat yang jualan juga acak-acakan, Indonesia juga menjadi negara teratas dalam kasus kematian baru di dunia,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya