Berita

Ahli hukum internasional, Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Pernyataan Darurat Militer Dari Menko Muhadjir Bisa Munculkan Spekulasi Ada Kudeta Diam-diam

MINGGU, 18 JULI 2021 | 08:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyatakan Indonesia sudah masuk dalam keadaan darurat militer mendapat kritikan dari ahli hukum internasional, Hikmahanto Juwana.

Menurutnya, ukuran yang disampaikan oleh Menko PMK secara tegas dan jelas diatur dalam Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya.

Jika yang menjadi rujukan adalah Perppu 23/1959, maka dalam Pasal 1 Perppu 23/1959 telah tegas ditentukan bahwa tingkatan keadaan darurat militer harus dinyatakan oleh presiden atau panglima angkatan perang.

"Sementara dalam pernyataan Menko PMK tidak secara tegas memberitahu siapa yang menyatakan darurat militer," ujar Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/7).

Atas dasar itu juga, Hikmahanto bertanya-tanya apakah pernyataan Menko PMK merupakan pernyataan dari presiden atau ada pejabat yang telah menggantikan posisi presiden, yang menyatakan saat ini di Indonesia dalam status keadaan darurat militer.

“Bila yang terakhir (ada pejabat yang telah menggantikan posisi presiden) tentu akan memunculkan spekulasi apakah ada kudeta diam-diam terhadap presiden/panglima angkatan perang,” katanya.

"Spekulasi ini tentu sangat berbahaya seolah presiden dan wakil presiden tidak lagi memegang kendali tertinggi pemerintahan di Indonesia," tambahnya.

Dengan adanya pernyataan dari Menko PMK, kata Hikmahanto, maka akan ada konsekuensi hukum situasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perppu 23/1959.

“Ini semua perlu diklarifikasi oleh pemerintah secara resmi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga tidak memunculkan kekacauan di masyarakat terkait siapa yang memiliki kendali di pemerintahan. Kepastian ini juga dalam rangka tegaknya Konstitusi,” pungkasnya.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Merpati Milik Warga Pekalongan Laku Rp 1,5 Miliar, Ini Kehebatannya

Minggu, 26 September 2021 | 04:28

UPDATE

Hindari Gesekan, Polisi Hanya Kerahkan 600 Personel Pengamanan Demo BEM SI di KPK

Senin, 27 September 2021 | 11:21

Epidemiolog Jamin Tak Akan Ada Gelombang Ketiga Covid-19, Selama Mampu Menjalankan Syarat-syarat Ini

Senin, 27 September 2021 | 11:10

Melestarikan Tengkuluk, Penutup Kepala Perempuan Nusantara dengan Berbagai Makna

Senin, 27 September 2021 | 11:01

Partai Progresif Demokratik Taiwan: Reaksi Kuomintang atas Ucapan Selamat Xi Jinping Terlalu Lebay

Senin, 27 September 2021 | 10:51

Humanis, Tidak Ada Kawat Berduri saat Demo BEM SI di KPK

Senin, 27 September 2021 | 10:51

Keberhasilan Program Desmigratif Desa Paringan, Ponorogo Dipuji Sekjen Kemnaker

Senin, 27 September 2021 | 10:49

HMI Sultra Duga Ada Aktor Intelektual di Balik Rencana Demo BEM SI Soal TWK KPK

Senin, 27 September 2021 | 10:45

Pimpinan DPR Gelar Rapat Bahas Pelaksana Tugas Azis Syamsuddin

Senin, 27 September 2021 | 10:30

Bantu Capai Herd Immunity, Golkar Jakarta Gelar Vaksinasi Bagi 6 Ribu Warga dan Siswa

Senin, 27 September 2021 | 10:29

Lewat Surat, Xi Jinping Beri Ucapan Selamat kepada Pemimpin Baru Oposisi Taiwan

Senin, 27 September 2021 | 10:26

Selengkapnya