Berita

Ahli hukum internasional, Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Pernyataan Darurat Militer Dari Menko Muhadjir Bisa Munculkan Spekulasi Ada Kudeta Diam-diam

MINGGU, 18 JULI 2021 | 08:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyatakan Indonesia sudah masuk dalam keadaan darurat militer mendapat kritikan dari ahli hukum internasional, Hikmahanto Juwana.

Menurutnya, ukuran yang disampaikan oleh Menko PMK secara tegas dan jelas diatur dalam Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya.

Jika yang menjadi rujukan adalah Perppu 23/1959, maka dalam Pasal 1 Perppu 23/1959 telah tegas ditentukan bahwa tingkatan keadaan darurat militer harus dinyatakan oleh presiden atau panglima angkatan perang.

"Sementara dalam pernyataan Menko PMK tidak secara tegas memberitahu siapa yang menyatakan darurat militer," ujar Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/7).

Atas dasar itu juga, Hikmahanto bertanya-tanya apakah pernyataan Menko PMK merupakan pernyataan dari presiden atau ada pejabat yang telah menggantikan posisi presiden, yang menyatakan saat ini di Indonesia dalam status keadaan darurat militer.

“Bila yang terakhir (ada pejabat yang telah menggantikan posisi presiden) tentu akan memunculkan spekulasi apakah ada kudeta diam-diam terhadap presiden/panglima angkatan perang,” katanya.

"Spekulasi ini tentu sangat berbahaya seolah presiden dan wakil presiden tidak lagi memegang kendali tertinggi pemerintahan di Indonesia," tambahnya.

Dengan adanya pernyataan dari Menko PMK, kata Hikmahanto, maka akan ada konsekuensi hukum situasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perppu 23/1959.

“Ini semua perlu diklarifikasi oleh pemerintah secara resmi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga tidak memunculkan kekacauan di masyarakat terkait siapa yang memiliki kendali di pemerintahan. Kepastian ini juga dalam rangka tegaknya Konstitusi,” pungkasnya.

Populer

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Sentul City Sewa Preman Serobot Tanah Warga, RR: Pengusaha Berani Kurang Ajar karena Tahu Penguasa Gak Bela Rakyat

Jumat, 10 September 2021 | 01:37

Satu Suara, Menlu Meksiko, Indonesia, Korsel, Turki dan Australia Ajak Masyarakat Internasional Bantu Rakyat Afghanistan

Sabtu, 11 September 2021 | 15:36

Jokowi Rangking Tiga Tangani Covid-19, PKS: Wajar, Kalau Menhan Nomor Dua Itu Baru Pertanyaan

Kamis, 09 September 2021 | 13:10

Tito-Tjahjo Tukar Guling? Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

Rabu, 15 September 2021 | 21:22

Balas Ali Ngabalin, Ketum ProDEM: Prestasi Ko Apa, Jadi Penjilat Ko Bangga?

Senin, 13 September 2021 | 11:39

Dugaan Syafril Sjofyan, Ali Ngabalin Alami Gejala Kejiwaan

Senin, 13 September 2021 | 20:55

UPDATE

Kejar Terget Herd Immunity, Polda NTB Siapkan Mobil Jemputan Warga untuk Vaksin

Minggu, 19 September 2021 | 02:12

Oceanman Bali Diharapkan jadi Kebangkitan Pariwisata Pulau Dewata

Minggu, 19 September 2021 | 01:57

bank bjb Borong 4 Penghargaan di Ajang Human Capital Award VII-2021

Minggu, 19 September 2021 | 01:13

Diingatkan, Jaksa Agung Jangan Tempatkan Pimpinan Jaksa Berwatak Preman di NTT

Minggu, 19 September 2021 | 01:03

Kolaborasi dengan Kagama Kaltim, Kemnaker Tingkatkan Kompetensi Angkatan Kerja Indonesia

Minggu, 19 September 2021 | 00:35

ICPW Minta Emerson Tak Lebay dalam Sampaikan Kritik

Sabtu, 18 September 2021 | 23:36

Habis Dipukuli Irjen Napoleon, M. Kece Sempat Dilarikan ke RS Polri

Sabtu, 18 September 2021 | 23:23

Polisi Benarkan Penembakan Tokoh Agama di Tangerang

Sabtu, 18 September 2021 | 23:05

Perkuat Program Desmigratif, Kemnaker-LKK PBNU Susun Modul Comunity Parenting

Sabtu, 18 September 2021 | 22:53

Jabarkan Peta Jalan Indonesia Digital, Airlangga Dukung Generasi Muda Jadi Game Changer di Era Digital

Sabtu, 18 September 2021 | 22:22

Selengkapnya