Berita

Syafril Sjofyan/Net

Publika

Pejabat Tinggi Panik Akan Membahayakan Negara, Sebaiknya Mundur

SABTU, 17 JULI 2021 | 14:52 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

SEORANG pejabat tinggi negara mengirimkan sebuah pesan kepada ekonom senior DR. Rizal Ramli. Di dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.

Sang pejabat tinggi negara itu juga menuduh Rizal Ramli memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi di tanah air. Mirip buzzer. Atau mungkin juga kakak Pembina Buzzer.

Manakala ada kritik yang disertai data, saran solusi selalu dilencengkan bahwa kritik tersebut adalah kepentingan pribadi si pengeritik. Pola pikir yang kacau.

Jawaban Rizal Ramli juga menohok: "Nothing personal. Yang dilawan RR dari dulu, dari era Orde Baru, adalah kebijakan yang merugikan rakyat. Tidak ada istilah benci dan lain sebagainya. Itu mah norak. RR sudah beyond itu".

Sangat gampang menerka siapa pejabat tinggi yang mengirim pesan kepada Rizal Ramli, karena dari pengakuannya, sedang menanggani pandemi Covid-19

Sangat jelas bahwa si pejabat tinggi tersebut ingin pemberi kesan bahwa pemerintah merasa terganggu dengan kritik dan dibalas dengan menyerang pribadi Rizal Ramli.

Ini bisa terjadi sebagai reaksi dari ketidakmampuan menjalankan tugas mengatasi pandemi Covid 19. Melalui kritik Rizal Ramli merasa ditelanjangi.

Rekam jejak pemerintah selama 1,5 tahun dengan berbagai istilah PSBB dan PPKM berganti telah gagal mengendalikan covid-19. Sekarang menjadi terburuk di dunia. Sehingga ada kritik termasuk dari Rizal Ramli menimbukan kepanikan mereka dan dianggap sebagai ancaman.

Salah satu subtansi kritik Rizal Ramli yang terbaru mengenai pengendalian Covid-19 menjelaskan secara gamblang ada empat tahapan kekeliruan pemerintah menanggani Covid-19 selama 1,5 tahun tidak fokus.

Rizal Ramli mengusulkan lockdown selama dua bulan. Lalu RR juga menjelaskan untuk memberi makan rakyat selama dua bulan tersebut ada dananya. Menghentikan semua proyek yang tidak terkait dengan masalah penanganan Covid.

Sepertinya pejabat tinggi tersebut merasa terancam dengan permintaan RR menghentikan proyek-proyek, bisa jadi terkait dengan kelompok bisnisnya.

Nah, kalau begitu si pejabat tinggi si pemberi pesan sebaiknya mundur sebagai pejabat menanggani pandemi Covid-19 karena tidak mampu dan tidak tahan kritik. Cocoknya menjadi buzzer.

Pejabat yang bijak seharusnya berterimakasih terhadap adanya kritik bukannya panik jika dikritik. Kritik untuk perbaikan kinerja. Pejabat panik akan membahayakan negara.

Pengamat kebijakan publik, aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya