Berita

Syafril Sjofyan/Net

Publika

Pejabat Tinggi Panik Akan Membahayakan Negara, Sebaiknya Mundur

SABTU, 17 JULI 2021 | 14:52 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

SEORANG pejabat tinggi negara mengirimkan sebuah pesan kepada ekonom senior DR. Rizal Ramli. Di dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.

Sang pejabat tinggi negara itu juga menuduh Rizal Ramli memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi di tanah air. Mirip buzzer. Atau mungkin juga kakak Pembina Buzzer.

Manakala ada kritik yang disertai data, saran solusi selalu dilencengkan bahwa kritik tersebut adalah kepentingan pribadi si pengeritik. Pola pikir yang kacau.

Jawaban Rizal Ramli juga menohok: "Nothing personal. Yang dilawan RR dari dulu, dari era Orde Baru, adalah kebijakan yang merugikan rakyat. Tidak ada istilah benci dan lain sebagainya. Itu mah norak. RR sudah beyond itu".

Sangat gampang menerka siapa pejabat tinggi yang mengirim pesan kepada Rizal Ramli, karena dari pengakuannya, sedang menanggani pandemi Covid-19

Sangat jelas bahwa si pejabat tinggi tersebut ingin pemberi kesan bahwa pemerintah merasa terganggu dengan kritik dan dibalas dengan menyerang pribadi Rizal Ramli.

Ini bisa terjadi sebagai reaksi dari ketidakmampuan menjalankan tugas mengatasi pandemi Covid 19. Melalui kritik Rizal Ramli merasa ditelanjangi.

Rekam jejak pemerintah selama 1,5 tahun dengan berbagai istilah PSBB dan PPKM berganti telah gagal mengendalikan covid-19. Sekarang menjadi terburuk di dunia. Sehingga ada kritik termasuk dari Rizal Ramli menimbukan kepanikan mereka dan dianggap sebagai ancaman.

Salah satu subtansi kritik Rizal Ramli yang terbaru mengenai pengendalian Covid-19 menjelaskan secara gamblang ada empat tahapan kekeliruan pemerintah menanggani Covid-19 selama 1,5 tahun tidak fokus.

Rizal Ramli mengusulkan lockdown selama dua bulan. Lalu RR juga menjelaskan untuk memberi makan rakyat selama dua bulan tersebut ada dananya. Menghentikan semua proyek yang tidak terkait dengan masalah penanganan Covid.

Sepertinya pejabat tinggi tersebut merasa terancam dengan permintaan RR menghentikan proyek-proyek, bisa jadi terkait dengan kelompok bisnisnya.

Nah, kalau begitu si pejabat tinggi si pemberi pesan sebaiknya mundur sebagai pejabat menanggani pandemi Covid-19 karena tidak mampu dan tidak tahan kritik. Cocoknya menjadi buzzer.

Pejabat yang bijak seharusnya berterimakasih terhadap adanya kritik bukannya panik jika dikritik. Kritik untuk perbaikan kinerja. Pejabat panik akan membahayakan negara.

Pengamat kebijakan publik, aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya