Berita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi/Net

Politik

Relawan Jokowi Khawatir Menko PMK Sengaja Naikkan Eskalasi Kegaduhan Lewat Isu Darurat Militer

SABTU, 17 JULI 2021 | 04:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sanksi tegas perlu diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi yang menyinggung kondisi saat ini layak dianggap darurat militer.

Sebab menurut Relawan Jokowi Mania (Joman), apa yang dikatakan Muhadjir rawan menjadi kegaduhan baru di tengah tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Menko PMK ini omongannya terlalu kasar. Jangan-jangan dia mau naikkan eskalasi sehingga kita semakin gaduh. Jangan sampai ini menjadi bentuk kudeta," kata Ketua Joman, Immanuel Ebenezer kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).


Pernyataan Muhadjir yang disampaikan saat kunjungan kerja ke Sleman, Yogyakarta itu pun diyakini tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

"Saya yakini ini melangkahi presiden," sambungnya.

Di sisi lain, apa yang dilakukan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berseberangan dengan perintah presiden bahwa seluruh menteri harus memiliki sense of crisis saat kondisi darurat seperi pandemi Covid-19 saat ini.

"Dia enggak punya sense of crisis. Masyarakat sudah gelisah dengan pandemi, tapi menterinya malah mendorong eskalasi seperti ini," lanjutnya.

Oleh karenanya, layak bagi Presiden untuk memberi sanksi tegas berupa pemecatan kepada Menko Muhadjir. Termasuk menteri-menteri lain yang tak sejalan dengan arah kebijakan presiden.

"Menteri enggak bisa bekerja sendiri, sibuk bermain politik dan berbisnis. Menteri harusnya memasang badan untuk presiden, bukan untuk dirinya sendiri. Menteri seperti ini enggak punya etika, pecat atau mundur sajalah," tandasnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya