Berita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi/Net

Politik

Relawan Jokowi Khawatir Menko PMK Sengaja Naikkan Eskalasi Kegaduhan Lewat Isu Darurat Militer

SABTU, 17 JULI 2021 | 04:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sanksi tegas perlu diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi yang menyinggung kondisi saat ini layak dianggap darurat militer.

Sebab menurut Relawan Jokowi Mania (Joman), apa yang dikatakan Muhadjir rawan menjadi kegaduhan baru di tengah tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Menko PMK ini omongannya terlalu kasar. Jangan-jangan dia mau naikkan eskalasi sehingga kita semakin gaduh. Jangan sampai ini menjadi bentuk kudeta," kata Ketua Joman, Immanuel Ebenezer kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).


Pernyataan Muhadjir yang disampaikan saat kunjungan kerja ke Sleman, Yogyakarta itu pun diyakini tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

"Saya yakini ini melangkahi presiden," sambungnya.

Di sisi lain, apa yang dilakukan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berseberangan dengan perintah presiden bahwa seluruh menteri harus memiliki sense of crisis saat kondisi darurat seperi pandemi Covid-19 saat ini.

"Dia enggak punya sense of crisis. Masyarakat sudah gelisah dengan pandemi, tapi menterinya malah mendorong eskalasi seperti ini," lanjutnya.

Oleh karenanya, layak bagi Presiden untuk memberi sanksi tegas berupa pemecatan kepada Menko Muhadjir. Termasuk menteri-menteri lain yang tak sejalan dengan arah kebijakan presiden.

"Menteri enggak bisa bekerja sendiri, sibuk bermain politik dan berbisnis. Menteri harusnya memasang badan untuk presiden, bukan untuk dirinya sendiri. Menteri seperti ini enggak punya etika, pecat atau mundur sajalah," tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya