Berita

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi/Ist

Politik

Mantan Jubir Gus Dur: Rakyat Sedang Sekarat Kok Anggota Kabinet Bercanda Darurat Militer

SABTU, 17 JULI 2021 | 03:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada yang salah dengan pola pikir anggota Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Di saat rakyat sedang serba kesulitan karena pandemi Covid-19, orang-orang di lingkaran istana justru masih gemar melontarkan pernyataan yang membuat kondisi bangsa makin gaduh.

Seperti halnya yang baru-baru ini dilontarkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyebut kondisi pandemi Covid-19 membuat Indonesia berstatus darurat militer.


Sontak, pernyataan Muhadjir itu pun membuat mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi heran.

"Apakah benar ini pernyataan Menko PMK? Darurat militer? Kok bisa dalam keadaan rakyat sekarat ada anggota kabinet bercandaan darurat militer?" kata Adhie Massardi dikutip dari akun Twitternya, Jumat (17/7).

Status darurat militer bukan persoalan sepele yang dengan mudah dilontarkan seorang pejabat negara tanpa dasar kuat. Yang ada, ucapan Menko PMK itu justru akan membuat kondisi bangsa makin gaduh.

Bagi Adhie Massardi, krisis Covid-19 yang melanda Tanah Air lebih tepat bila dikatakan darurat kepemimpinan, dibanding darurat militer.

"Kalau nyebut darurat kepemimpinan, atau darurat kesehatan, atau darurat akal sehat sih masih oke," tandasnya.

Baru-baru ini, Menko PMK, Muhadjir Effendi menyebut bahwa sebetulnya kondisi pandemi Covid-19 saat ini membuat Indonesia bertatus darurat militer.

"Sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-declare (dinyatakan resmi) dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah, kalau sekarang ini sudah darurat militer," kata Muhadjir saat kunjungan kerja di Sleman, Yogyakarta, Jumat (16/7).

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya