Berita

Aktivis kemanusiaan sekaligus mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai/Ist

Politik

Natalius Pigai: Menko PMK Salah Kaprah Berani Sebut Status Darurat Militer!

SABTU, 17 JULI 2021 | 00:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sebutan status darurat militer seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy dalam melihat kondisi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 dinilai salah kaprah.

Sebab dalam menentukan status darurat militer, ada beberapa kriteria yang harus dicapai. Pernyataan Menko PMK tersebut pun dianggap asal bicara tanpa tahu inti dari persoalan yang dibahasnya.

"Pemerintah mengumumkan darurat militer itu sudah salah kaprah dan tidak tepat," kata aktivis kemanusiaan Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).


Kondisi banngsa Indonesia di tengah hantaman pandemi Covid-19 memang mengkhawatirkan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, hingga melayangnya ribuan nyawa manusia akibat Covid-19.

Namun dengan kondisi tersebut, bukan berarti pemerintah bisa dengan mudah menyatakan darurat militer. Sebab ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menyatakan darurat militer, seperti hilangnya kepemimpinan hingga pembangkangan sipil.

Oleh karenanya, Pigai berpandangan sudah saatnya penanganan pandemi Covid-19 ditangani langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya kira kalau Jokowi ambil alih penangan Covid-19, maka mampu memimpin institusi sipil, juga bisa memanfaatkan kesatuan militer dengan komando yang jelas, tegas, dan terukur, serta implementatif," tutup mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya