Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan/Net

Politik

Kasus Covid-19 Melonjak Drastis Di Masa PPKM Darurat, Politikus Nasdem Usulkan Buat Tim Adhoc

JUMAT, 16 JULI 2021 | 14:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Paparan virus Covid-19 di Indonesia kian hari kian mengkhawatirkan. Tak hanya lonjakan kasus positif, pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Jawa dan Bali yang merupakan zona Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Darurat pun bertambah.

Selain DKI Jakarta, wilayah Bodebek dan Bandung Raya juga tetap menjadi daerah penyumbang utama lonjakan Covid-19.

"Karena angka kasus positif Covid-19 DKI Jakarta tertinggi, maka ibukota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana?" kata anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, dalam keterangannya, Jumat (16/7).


"Khusus Jakarta, Bogor, Tangerang/Tangsel, Depok, Bekasi, jika perlu dibentuk tim khusus (adhoc) untuk menangani penyebaran Covid-19," tambahnya.

Politikus Nasdem ini menilai, lonjakan kasus yang terus terjadi meski PPKM Darurat diberlakukan, harus jadi bahan evaluasi secara akurat.

"Klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia, saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus di daerahnya masih terus meningkat," paparnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Menurut mantan presenter ini, klaster keluarga yang mendominasi lonjakan jadi atensi bagi Pemprov setempat menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak-anak. Ditengarai klaster keluarga di daerah tersebut, menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran Covid-19.

"Jika memang faktanya seperti ini, maka Pemprov DKI Jakarta, Jabar, dan Banten wajib menyediakan tempat isoman dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai," harap Farhan.

Ia pun memastikan, zona yang dinaungi PPKM tengah dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi. Untuk itu, Pemerintah perlu lebih gencar menjelaskan duduk perkara semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.

"Dalam situasi krisis ini semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik. Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat," ucapnya.

Farhan juga meminta semua tokoh untuk tidak mengeluarkan provokasi terkait kegagalan PPKM Darurat dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Para ahli entah bidang apa pun juga perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," demikian Farhan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya