Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/Net
Penularan kasus Covid-19 yang masitinggi serta kasus kematian yang terus meningkat menimbulkan kekhawatiran pada semua pihak. Keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa-Bali dan 15 daerah di luar Jawa-Bali kembali dinilai tidak efektif.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah tegas dengan segera tutup akses masuk bagi TKA maupun WNA selama PPKM Darurat.
Mufida mengatakan, salah satu isu besar berkaitan dengan daerah di luar Jawa Bali adalah masih adanya WNA maupun TKA yang masuk di daerah-daerah tersebut.
Bagaimanapun, semestinya salah satu kebijakan sebagaimana diterapkan dalam PPKM adalah pembatasan pergerakan (mobilities) semua warga, sehingga dengan demikian mestinya pembatasan mobilitas ini berlaku juga terhadap TKA dan WNA yang akan masuk ke Indonesia.
“Inilah kenyataan pahit dalam PPKM yang tidak memasukkan pembatasan terhadap WNA atau TKA. Selama kebijakan pembolehan WNA atau TKA tetap masuk ke dalam negara kita, maka kemungkinan penularannya juga akan tetap besar,†katanya kepada wartawan, Jumat (16/7).
Sebagai anggota Komisi IX yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan, Mufida mengingatkan bahwa salah satu kekhawatiran saat ini adalah masuknya varian-varian baru yang lebih ganas.
Sementara di satu sisi, Indonesia masih belum dapat menanggulangi varian delta. Artinya, jika tidak dilakukan pembatasan atas WNA dan TKA, maka akan memperbesar kemungkinan varian lain yang mungkin akan lebih berbahaya dari varian delta yang menyebar sekarang
“Kami meminta kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan mendatangkan TKA dan WNA sekarang ini. Saat ini konsentrasi dan perhatian kita adalah pada masalah Kesehatan,†tegasnya.
"Jika banyak negara menutup akses terhadap WNI demi kesehatan maka kita juga harus melakukan hal yang sama dengan menutup akses WNA dan TKA demi kesehatan masyarakat kita,†demikian Mufida.
