Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Luhut Ajak Politisi Kompak, Demokrat Justru Minta Pemerintah Introspeksi Diri

JUMAT, 16 JULI 2021 | 08:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dikritik Partai Demokrat.

Pernyataan yang dimaksud berkaitan dengan ajakan Luhut agar semua pihak kompak dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra menilai ajakan itu tidak sesuai dengan apa yang dipertontonkan oleh pemerintah. Sebab, acapkali pemerintah yang justru tampak tidak kompak di internal.


"Pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa tidak?" ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/7).

Di satu sisi, Herzaky juga mempertanyakan apakah para pejabat sudah bekerja sama dalam satu komando dan fokus pada penyelamatan nyawa rakyat. Dia khawatir ada yang masih berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi.

“Seperti mau dapat cuan dari vaksin dengan menjualnya? Tidak ada yang sibuk minta anggaran besar untuk bangun ini itu, atau selamatkan usaha rekanan yang merugi, padahal seharusnya semua anggaran fokus ke penyelamatan nyawa?" cecarnya.

Kepada Luhut, Herzaky justru meminta pemerintah melakukan introspeksi diri. Baginya, pangkal dari situasi darurat Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini adalah kesalahan pemerintahan.

Setidaknya, pemerintah menganggap remeh ledakan Covid-19 di India sejak April lalu. Sudah diingatkan berulang kali oleh para pakar epidemiologi sejak Mei untuk antisipasi karena besar potensinya untuk terjadi di Indonesia, tapi pemerintah antara tidak mau, tidak tahu, atau ragu untuk bertindak.

“Penerbangan dari luar tidak juga distop, padahal sumber Covid-19 varian baru ini dari luar negeri semua," sambungnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya