Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Luhut Ajak Politisi Kompak, Demokrat Justru Minta Pemerintah Introspeksi Diri

JUMAT, 16 JULI 2021 | 08:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dikritik Partai Demokrat.

Pernyataan yang dimaksud berkaitan dengan ajakan Luhut agar semua pihak kompak dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra menilai ajakan itu tidak sesuai dengan apa yang dipertontonkan oleh pemerintah. Sebab, acapkali pemerintah yang justru tampak tidak kompak di internal.


"Pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa tidak?" ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/7).

Di satu sisi, Herzaky juga mempertanyakan apakah para pejabat sudah bekerja sama dalam satu komando dan fokus pada penyelamatan nyawa rakyat. Dia khawatir ada yang masih berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi.

“Seperti mau dapat cuan dari vaksin dengan menjualnya? Tidak ada yang sibuk minta anggaran besar untuk bangun ini itu, atau selamatkan usaha rekanan yang merugi, padahal seharusnya semua anggaran fokus ke penyelamatan nyawa?" cecarnya.

Kepada Luhut, Herzaky justru meminta pemerintah melakukan introspeksi diri. Baginya, pangkal dari situasi darurat Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini adalah kesalahan pemerintahan.

Setidaknya, pemerintah menganggap remeh ledakan Covid-19 di India sejak April lalu. Sudah diingatkan berulang kali oleh para pakar epidemiologi sejak Mei untuk antisipasi karena besar potensinya untuk terjadi di Indonesia, tapi pemerintah antara tidak mau, tidak tahu, atau ragu untuk bertindak.

“Penerbangan dari luar tidak juga distop, padahal sumber Covid-19 varian baru ini dari luar negeri semua," sambungnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya