Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Luhut Ajak Politisi Kompak, Demokrat Justru Minta Pemerintah Introspeksi Diri

JUMAT, 16 JULI 2021 | 08:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dikritik Partai Demokrat.

Pernyataan yang dimaksud berkaitan dengan ajakan Luhut agar semua pihak kompak dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra menilai ajakan itu tidak sesuai dengan apa yang dipertontonkan oleh pemerintah. Sebab, acapkali pemerintah yang justru tampak tidak kompak di internal.


"Pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa tidak?" ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/7).

Di satu sisi, Herzaky juga mempertanyakan apakah para pejabat sudah bekerja sama dalam satu komando dan fokus pada penyelamatan nyawa rakyat. Dia khawatir ada yang masih berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi.

“Seperti mau dapat cuan dari vaksin dengan menjualnya? Tidak ada yang sibuk minta anggaran besar untuk bangun ini itu, atau selamatkan usaha rekanan yang merugi, padahal seharusnya semua anggaran fokus ke penyelamatan nyawa?" cecarnya.

Kepada Luhut, Herzaky justru meminta pemerintah melakukan introspeksi diri. Baginya, pangkal dari situasi darurat Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini adalah kesalahan pemerintahan.

Setidaknya, pemerintah menganggap remeh ledakan Covid-19 di India sejak April lalu. Sudah diingatkan berulang kali oleh para pakar epidemiologi sejak Mei untuk antisipasi karena besar potensinya untuk terjadi di Indonesia, tapi pemerintah antara tidak mau, tidak tahu, atau ragu untuk bertindak.

“Penerbangan dari luar tidak juga distop, padahal sumber Covid-19 varian baru ini dari luar negeri semua," sambungnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya