Anggota Komisi VI DPR, Achmad Baidowi/Net
Anggapan bahwa parlemen tidak berpihak pada rakyat di situasi gawat darurat seperti sekarang ini tidak sepenuhnya benar.
Pasalnya, partai koalisi pemerintah juga turut mengkritisi kebijakan ngawur pemerintah.
Begitu tegas Sekjen PPP Achmad Baidowi dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertemakan Sesuap Nasi di Tengah PPKM Darurat, Kamis (15/7).
Awis -sapaan karibnya, meluruskan pandangan Ketua Asosiasiasi UMKM se Indonesia (Akumindo), M. Ikhsan Ingratubun yang menilai DPR terkesan membenarka kebijakan pemerintah menangani Pandemi Covid-19.
Awiek mengatakan, meski partai yang dinaunginya merupakan partai koalisi pemerintah. PPP tak jarang turut mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak benar.
“Kami meskipun partai koalisi mohon maaf, tadi dikatakan karena banyak koalisi menstempel kebijakan presiden salah besar, jadi setiap kebijakan yang tidak sesuai pasti kita kritisi,†tegas Awiek.
Menyinggung perihal penanganan PPKM Darurat, Awiek mengatakan bahwa antara penanangan kesehatan dan ekonomi harus dapat didahulukan satu sama lain.
“Apakah ekonominya didahulukan atau kesehatannya didahulukan? Kalau kesehatannya didahulukan masyarakatnya makan apa? karena enggak kerja. sebaliknya, kalau ekonominya didahulukan, banyak masyarakat yang meninggal, ini sebuah kebijakan yang dilematis,†katanya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan bahwa kebijakan pemerintah unutk mendahulukan kesehatan atau ekonomi diibaratkannya seperti buah simalakama.
“Kalau banyak yang mati, kalau enggak dimakan, kira-kira bevitu yang dialami pemerintah. Namun demikian bukan berarti pemerintah itu berpangku tangan,†tandasnya.
