Berita

Pengamat penerbangan Alvin Lie/Net

Politik

Alvin Lie: Untuk Tutup Gerbang Tunggu Instruksi WHO, Giliran Vaksin Berbayar Nggak Peduli Kritik WHO

KAMIS, 15 JULI 2021 | 15:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Program vaksinasi berbayar yang disebut dengan program vaksinasi gotong royong individu tidak hanya mendapat tentangan dari dalam negeri, tapi juga dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)  

Kepala Unit Program Imunisasi WHO Dr. Ann Lindstrand tegas menyatakan bahwa seharusnya tidak ada yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Menurut Ann, semua orang harus bisa divaksinasi tanpa terikat kondisi ekonomi.

Pernyataan dari WHO ini membuat pengamat penerbangan Alvin Lie kini bertanya-tanya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pertanyaan itu seputar patokan aturan yang sebenarnya sedang diikuti pemerintah.


Pasalnya, saat rakyat ramai meminta agar gerbang perbatasan internasional ditutup, Kemkominfo dengan jumawa menyebut bahwa WHO tidak pernah memberi rekomendasi untuk penutupan gerbang.

Sementara di saat Indonesia WHO tidak memberi rekomendasi untuk vaksinasi berbayar, pemerintah melalui perusahaan plat merah justru berencana berbisnis vaksin dengan rakyat.

"WHO kritik program vaksinasi berbayar. Bagaimana nih Kemkominfo? Untuk tutup gerbang internasional tunggu instruksi WHO, sedangkan vaksinasi Berbayar nggak peduli kritik WHO?” tanyanya.

Kemkominfo sempat menegaskan bahwa alasan Indonesia tidak menutup gerbang perbatasan adalah karena tidak ada instruksi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Alvin Lie sendiri sudah menegaskan bahwa masalah penutupan perbatasan memang bukan bagian dari kewenangan WHO memberi instruksi. Kewenangan itu, sambungnya, merupakan bagian dari kebijakan tegas masing-masing negara.

“Jadi memang bukan ranah WHO. Itu kedaulatan masing-masing negara yang merasa berdaulat,” tegas mantan anggota Ombudsman RI itu.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya