Berita

Pengamat penerbangan Alvin Lie/Net

Politik

Alvin Lie: Untuk Tutup Gerbang Tunggu Instruksi WHO, Giliran Vaksin Berbayar Nggak Peduli Kritik WHO

KAMIS, 15 JULI 2021 | 15:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Program vaksinasi berbayar yang disebut dengan program vaksinasi gotong royong individu tidak hanya mendapat tentangan dari dalam negeri, tapi juga dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)  

Kepala Unit Program Imunisasi WHO Dr. Ann Lindstrand tegas menyatakan bahwa seharusnya tidak ada yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Menurut Ann, semua orang harus bisa divaksinasi tanpa terikat kondisi ekonomi.

Pernyataan dari WHO ini membuat pengamat penerbangan Alvin Lie kini bertanya-tanya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pertanyaan itu seputar patokan aturan yang sebenarnya sedang diikuti pemerintah.


Pasalnya, saat rakyat ramai meminta agar gerbang perbatasan internasional ditutup, Kemkominfo dengan jumawa menyebut bahwa WHO tidak pernah memberi rekomendasi untuk penutupan gerbang.

Sementara di saat Indonesia WHO tidak memberi rekomendasi untuk vaksinasi berbayar, pemerintah melalui perusahaan plat merah justru berencana berbisnis vaksin dengan rakyat.

"WHO kritik program vaksinasi berbayar. Bagaimana nih Kemkominfo? Untuk tutup gerbang internasional tunggu instruksi WHO, sedangkan vaksinasi Berbayar nggak peduli kritik WHO?” tanyanya.

Kemkominfo sempat menegaskan bahwa alasan Indonesia tidak menutup gerbang perbatasan adalah karena tidak ada instruksi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Alvin Lie sendiri sudah menegaskan bahwa masalah penutupan perbatasan memang bukan bagian dari kewenangan WHO memberi instruksi. Kewenangan itu, sambungnya, merupakan bagian dari kebijakan tegas masing-masing negara.

“Jadi memang bukan ranah WHO. Itu kedaulatan masing-masing negara yang merasa berdaulat,” tegas mantan anggota Ombudsman RI itu.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya