Kasus Covid-19 Masih Melonjak Tinggi, PPKM Darurat Di Zona Merah Perlu Diperpanjang

DPRD Jawa Barat meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan di Jawa dan Bali. Mengingat sebaran dan kasus positif Covid-19 masih tinggi terutama di Kota Depok dan Bekasi.

Anggota DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad menyampaikan, tingginya sebaran pandemi Covid-19 menjadi dasar pihaknya meminta pemerintah memperhatikan pembatasan skala regional dan mikro ke depannya. Ia khawatir Iduladha kali ini juga akan menyumbang kenaikan grafik sebaran Covid-19.

Berdasarkan pemantauan pihaknya, masyarakat sulit mendapatkan akses rumah sakit, oksigen, dan lahan pemakaman karena angka kematian terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, ia menilai opsi perpanjangan PPKM menjadi solusi untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini.

"Menurut saya, PPKM ini mungkin perlu diperpanjang khususnya untuk di Jabodetabek, dalam hal ini di Kota Depok dan Bekasi. Karena arus migrasi masyarakat dari Bodetabek ke Jakarta dan sebaliknya masih tinggi," ucap Hasbullah, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (15/7).

Ia juga prihatin ketika ada jenazah selama 24 jam belum dikebumikan karena ketersediaan peti dan lahan yang terbatas. Hal tersebut diduga karena tingkat sebaran dan kematian masih tinggi. Sehingga ia menyarankan PPKM di zona merah perlu diperpanjang.

Kendati demikian, Hasbullah berharap masyarakat yang tetap patuh terhadap protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan sanak saudara atau orang terdekat yang meninggal dunia.

"Dengan banyaknya jumlah korban meninggal menjadi shock therapy bagi masyarakat untuk tetap disiplin terhadap prokes," tandasnya.