Luhut: Presiden Perintahkan Tidak Boleh Ada Rakyat Yang Kelaparan

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk memperhatiakan rakyat miskin dalam kebijakan PPKM Darurat ini.

"Tidak boleh ada rakyat yang sampai kelaparan. Saya ulangi, tidak boleh ada rakyat yang sampai kelaparan. Itu perintah dan kami laksanakan semua ini, anda bisa baca," tegas Luhut dalam acara jumpa secara daring membahas evaluasi PPKM Darurat, Kamis (15/7).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu juga mengatakan program bantuan sosial kepada masyarakat sudah bergerak secara masif yang dilakukan oleh TNI/Polri.

"Kemudian Presiden (Joko Widodo) juga memerintahkan program bantuan beras kepada masyarakat ini penting di samping bansos sudah dilayanin oleh Ibu Mensos, dan TNI/Polri sudah bergerak pada kantong-kantong kemiskinan," ujar Luhut.

Program bantuan beras kepada masyarakat, pemerintah akan membagikan sebanyak 11 ribu ton beras yang akan dilakukan pada pekan kedua bulan Juli ini.

Target penerima bantuan yakni pekerja harian dan pekerja informa terutama di daerah padat penduduk yang terkena dampak PPKM Darurat. Pihaknya juga meminta agar TNI/Polri dalam menyalurkan bantuan tidak menimbulkan kerumunan massa.

Adapun jumlah warga miskin yang akan diberikan oleh pemerintah sebanyak 14.948.960 orang dengan rincian wilayah DKI Jakarta sebanyak 496.840 orang miskin, Banten 857.640 orang, Jawa Barat 4.188.520 orang, Jawa Tengah 4.119.930 orang, DIY 503.140 orang, Jawa Timur 4.585.970 orang, dan Bali 196.920 orang.

Sementara jumlah yang sudah tercover di wilayah DKI Jakarta 149.052, Banten 257.292 orang, Jawa Barat 1.256.556. Jawa Tengah 1.235.979, DIY 150.942, Jawa Timur 1.375.791, Bali 59.076.