Vaksin Berbayar Buat Rakyat Dianggap Bukti Struktural Pemerintah Daerah Tak Efektif

Rencana pemerintah menggulirkan Vaksin Gotong Royong Individu dengan tujuan dapat menghadirkan vaksin secara cepat bagi masyarakat adalah tamparan buat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.  

Demikian disampaikan komunikolog politik Tamil Selvan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/7) soal rencana pemerintah mengadakan vaksin berbayar melalui Kima Farma.

Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) ini mengatakan, jika akhirnya vaksin berbayar itu dijalankan, maka menjadi bukti nyata struktural pemerintah daerah tidak efektif.

Sebab menurut pria yang akrab disapa Kang Tamil ini, kalau pemegang kebijakan menggerakan struktural pemerintahan di sektor terbawah yakni Kelurahan atau Desa, maka urusan vaksin bisa terentaskan dalam hitungan hari.

"Maka kesimpulannya. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan vaksin dengan segera, adalah tamparan bagi Menteri Dalam Negeri yang notabene sebagai komando birokrasi dalam negeri," tandas Tamil.

Satgas Covid-19 (Covid-19.go.id) kembali meng-update data vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Total penambahan vaksinasi pada Selasa (13/7) mencapai 700.946, terdiri dari vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua.

Menurut data Satgas Covid-19, per Selasa (13/7), angka vaksinasi pertama di Indonesia bertambah 546.416. Dengan penambahan itu, total jumlah vaksinasi pertama sudah mencapai 36.914.607.

Adapun penambahan data vaksinasi kedua sebanyak 154.530. Berarti total jumlah vaksinasi kedua di Indonesia mencapai 15.190.998.

Vaksinasi pertama adalah vaksinasi dosis pertama. Sedangkan vaksinasi kedua adalah vaksinasi dosis kedua. Adapun pemerintah Indonesia memasang target total vaksinasi Covid-19 sebanyak 181.554.465 warga negaranya.