Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Lucu, Luhut Klaim Terkendali, Wapres Bilang Pontang-Panting

RABU, 14 JULI 2021 | 07:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Klaim Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut sebaran Covid-19 terkendali dinilai lucu.

Lucu lantaran klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pejabat negara lain.

Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan redaksi, sesaat lalu, Rabu (14/7).


“Banyak fakta menunjukan bahwa sesungguhnya penanganan Covid-19 yang dikomandani Luhut bukannya terkendali, melainkan terkendala,” tuturnya.

Iwan Sumule mengurai, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebaran harian Covid-19 justru terus melonjak selama PPKM Darurat diberlakukan.

Ketersediaan bed rumah sakit dan obat-obatan juga kian menipis, bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti bahwa DKI Jakarta dan Yogyakarta menjadi daerah paling rawan jika kasus terus melonjak

“Padahal, anggaran penanganan Covid-19 begitu besar, capai Rp 1.000 triliun lebih,” tuturnya.

Iwan Sumule meminta pemerintah, khususnya Luhut Binsar Pandjaitan untuk berhenti mengeluarkan klaim-klaim yang bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan. Jika memang tidak bisa, maka sudah selayaknya mengeluarkan pengakuan agar bisa digantikan oleh orang yang kompeten.

“Sebab ini urusan nyawa rakyat. Kalau begini terus rakyat yang menyimpan amarah bisa meluapkannya ke jalan,” tuturnya.

Indikasi lain bahwa sebaran Covid-19 terkendali hanya sebuah klaim adalah pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin yang secara terang-terangan menyebut pemerintah pontang-panting menangani pandemi.       

“Lucu kan, Luhut bilang sangat terkendali, Wapres bilang pontang-panting,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya