Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Lucu, Luhut Klaim Terkendali, Wapres Bilang Pontang-Panting

RABU, 14 JULI 2021 | 07:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Klaim Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut sebaran Covid-19 terkendali dinilai lucu.

Lucu lantaran klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pejabat negara lain.

Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan redaksi, sesaat lalu, Rabu (14/7).


“Banyak fakta menunjukan bahwa sesungguhnya penanganan Covid-19 yang dikomandani Luhut bukannya terkendali, melainkan terkendala,” tuturnya.

Iwan Sumule mengurai, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebaran harian Covid-19 justru terus melonjak selama PPKM Darurat diberlakukan.

Ketersediaan bed rumah sakit dan obat-obatan juga kian menipis, bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti bahwa DKI Jakarta dan Yogyakarta menjadi daerah paling rawan jika kasus terus melonjak

“Padahal, anggaran penanganan Covid-19 begitu besar, capai Rp 1.000 triliun lebih,” tuturnya.

Iwan Sumule meminta pemerintah, khususnya Luhut Binsar Pandjaitan untuk berhenti mengeluarkan klaim-klaim yang bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan. Jika memang tidak bisa, maka sudah selayaknya mengeluarkan pengakuan agar bisa digantikan oleh orang yang kompeten.

“Sebab ini urusan nyawa rakyat. Kalau begini terus rakyat yang menyimpan amarah bisa meluapkannya ke jalan,” tuturnya.

Indikasi lain bahwa sebaran Covid-19 terkendali hanya sebuah klaim adalah pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin yang secara terang-terangan menyebut pemerintah pontang-panting menangani pandemi.       

“Lucu kan, Luhut bilang sangat terkendali, Wapres bilang pontang-panting,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya