15 Kali Raih WTP, Fahira Idris: Komitmen Nyata DPD Jadi Lembaga Negara Profesional

Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK menjadi bukti DPD RI telah bekerja profesional sebagai lembaga negara.

Diketahui, DPD RI baru saja mendapat predikat WTP atas laporan Keuangan tahun anggaran 2020 pada Senin (12/7). Hal ini menjadi predikat ke-15 kalinya diterima DPD RI sejak tahun 2006.

Raihan 15 kali WTP berturut-turut menunjukkan komitmen tinggi DPD RI menjadi lembaga negara yang profesional menjalankan amanah rakyat terutama dari sisi penggunaan anggaran.

“Sebagai anggota DPD RI, saya merasa bangga dan mengapresiasi pengelolaan anggaran DPD RI yang selama 15 tahun akuntablitas dan transparansinya terus terjaga sehingga tetap mendapat WTP dari BPK," kata anggota DPD RI, Fahira Idris, Selasa (13/7).

Ia berujar, tidak banyak lembaga negara di Indonesia yang mampu terus mempertahankan predikat WTP selama lebih dari satu dekade seperti yang dilakukan DPD RI.

Namun, menurut Senator DKI Jakarta ini, DPD RI tidak boleh berpuas diri karena membangun suatu tata kelola pengelolaan keuangan negara secara baik adalah sebuah proses yang membutuhkan konsistensi. Selain itu pengelolaan keuangan ke depan juga akan semakin penuh tantangan.

“DPD RI harus terus memastikan wewenang termasuk 'uang' yang telah diberikan rakyat kepada DPD RI, baik untuk tugas-tugas pengawasan, legislasi dan anggaran dikelola dengan penuh transparansi, akuntabel, dan profesional,” pungkas Fahira Idris.