Penggusuran Paksa Warga Palestina, PBB: Kritik Tanpa Konsekuensi Tak Akan Mengubah Perilaku Ilegal Israel

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengutuk penggusuran paksa rumah-rumah milik komunitas Bedouin Palestina di Humsa Al Baqai'a di Tepi Barat.

Pelapor khusus PBB untuk situasi HAM di Palestina, Michael Lynk, mendesak Israel untuk menghentikan tindakan penggusurannya. Alih-alih, Israel seharusnya memberikan perlindungan kemanusiaan terhadap Palestina.

Dikutip dari Arab News pada Selasa (13/7), Lynk juga mendorong masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang konkret agar Israel mematuhi kewajiban hukumnya.

"Kritik tanpa konsekuensi jarang membalikkan perilaku ilegal Israel di masa lalu. Akuntabilitas harus menjadi agenda utama komunitas internasional. Hanya dengan memaksakan konsekuensi untuk pendudukan ilegal Israel, akan ada prospek bahwa ketidakadilan ini akan berakhir," ujarnya.

“Perampasan progresif tanah Palestina ini, bersama dengan perlindungan permukiman, adalah konsolidasi lebih lanjut dari aneksasi de facto Israel atas Tepi Barat,” kata Lynk.

Aparat Israel dilaporkan telah menghancurkan properti milik komunitas Bedouin Palestina di Husa Al Baqai'a, Lembah Jordan pada 7 Juli lalu.

Bangunan yang hancur termasuk rumah darurat dan fasilitas pertanian yang disediakan oleh Uni Eropa untuk membantu penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran paksa Israel sebelumnya.

Sejak November 2020, Israel telah melakukan tujuh kali pembongkaran paksa di wilayah tersebut.

Sekitar 70 penduduk, termasuk 35 anak-anak, dibiarkan tanpa perlindungan di tengah panas terik, dan barang-barang mereka, termasuk makanan, air dan pakaian.

Sejak awal tahun ini, PBB menyebut, Israel telah menghancurkan setidaknya 421 properti milik Palestina di Tepi Barat, menggusur 592 orang, termasuk 320 anak-anak.