Berita

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali sekaligus menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Jaga-jaga Ada Lonjakan Covid, Pemerintah Impor 40 Ribu Ton Oksigen Liquid

SENIN, 12 JULI 2021 | 16:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keterbatasan oksigen medis akibat lonjakan kasus Covid-19 yang melonjak tinggi ditanggulangi oleh pemerintah dengan mengimpor.

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, ada puluhan ribu ton oksigen liquid yang tengah dilakukan proses impor.

"Kita proses impor 40.000 ton oksigen liquid untuk kita gunakan ke depan. Kita jaga-jaga," ujar Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (12/7).


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengatakan, Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan oksigen liquid sebanyak itu. Namun, pemerintah kini tengah berjaga-jaga menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang masih terjadi hingga akhir pekan kemarin.

"Lebih baik berjaga-jaga sehingga kita tidak kaget," tuturnya.

Lebih lanjut, Luhut menyatakan bahwa pemerintah terus belajar dari tren kenaikan kasus Covid-19 di negara lain. Misalnya, dari yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris.

Sehingga, selain 40 ribu ton oksigen liquid, pemerintah juga akan mengimpor 50 ribu oksigen konsentrator guna menambah stok yang sudah ada sebanyak 10 ribu.

Nantinya, oksigen konsentrator dari impor itu akan dibagikan kepada masyarakat yang terpapar dengan gejala ringan dan sedang melakukan perawatan isolasi mandiri (isoman) di rumah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya