Berita

Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid/RMOL

Politik

Sepakat Ada Vaksin Berbayar, Nusron Wahid: Orang Mampu Beli Vaksin Kok Dipersoalkan

SENIN, 12 JULI 2021 | 15:12 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sorotan terkait rencana penjualan vaksin virus corona baru Covid-19 yang hari ini dibatalkan masih terus bergulir.

Meski banjir kritikan, ada juga yang setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh PT Kimia Farma menjual vaksin Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyambut positif gerakan vaksin gotong royong berbayar yang diinisiasi PT Kimia Farma.


Secara terbuka Nusron bahkan mengajak semua pihak untuk tidak apriori.

Melalui laman Twitter pribadinya, Nusron mengaku heran masyarakat meributkan vaksin gotong royong berbayat yang dilakukan PT Kimia Farma.

Mantan Ketua Umum GP Ansor itu kemudian mengulas soal dua skema penugasan terhadap perusahaan pelat merah negara.

Dua penugasa skema vaksinasi itu, yakni:vaksin gratis yang dikelola oleh Bio Farma dan vaksin gotong royong yang dilakukan KImia Farma dan Indo Farama dan perusahaan berlisensi yang dapat mendatangkan vaksin.  

"Kedua vaksin gotong royong berbayar. Diperuntukkan bagi siapa saja yang bersedia. Pelaksananya Kimia Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi apa saja yang bisa mendatangkan vaksin yang dapat lesen dari BPOM. Yang menentukan harga Menkes. Atas dasar masukan dan pertimbangan dari BPKP," demikian cuitan Nusron, melalui akun twitternya @NusronWahid, Minggu (11/12).

Menurut Nusron, untuk vaksin gotong royong berbayar biasanya yang dilayani para profesional dan kalangan usahawan yang dikoordinir Kadin.

Teknis vaksin berbayar biasanya sebagian ada yang dibayari kantor dan sebagian ada yang bayar sendiri. Sesuai kebijakan kantor dan perusahaannya.

"Saya kira ini positif. Sebab, dia merasa dirinya mampu. Tidak mau membebani negara. Makanya bersedia bayar," ungkap anggota Komisi VI DPR RI ini.

Menurut Nusron, skema vaksin berbayar justru menunjukkan dimensi keadilan.

Dalam pandangan Nusron, sangat tidak fair kalau direktur BUMN atau profesional lainnya yang gajinya ratusan juta, disubsidi vaksin oleh negara.

"Biarkan subsidi itu dinikmati oleh mayoritas rakyat yang berhak. Saya kira ini fair. Sepanjang tidak mengganggu pelayanan vaksin gratis untuk rakyat," ungkap tokoh muda NU ini.

Karena itulah, politikus Partai Golkar ini melihat aneh jika ada yang mempermasalahkan.

"Wong orang mampu beli vaksin kok dipersoalkan. Kecuali semua vaksin dijual, itu yang salah. Apalagi kalau dijual kepada orang miskin, lebih salah lagi," tegasnya.

Menurut Nusron, justru aneh dan salah kalau kelompok  yang berpenghasilan tinggi masih mengharapkan vaksin gratis dari pemerintah.

"Bukankah itu jatahnya orang kecil yang berpenghasilan rendah? Saya kira inilah salah satu cara kita membantu negara di tengah kesusahan. Minimal tidak mau membebani APBN," terang Nusron.

"Bravo Kimia Farma. Lanjutkan dan percepat vaksin gotong royong untuk kalangan yang mau bayar. Bravo Bio Farma. Lanjutkan dan percepat vaksin gratis yang dibiayai APBN. Semoga semua rakyat Indonesia tervaksin. Tidak terkecuali. Yang kaya bayar. Yang tidak mampu, gratis. Silakan pilih," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya