Berita

Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid/RMOL

Politik

Sepakat Ada Vaksin Berbayar, Nusron Wahid: Orang Mampu Beli Vaksin Kok Dipersoalkan

SENIN, 12 JULI 2021 | 15:12 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sorotan terkait rencana penjualan vaksin virus corona baru Covid-19 yang hari ini dibatalkan masih terus bergulir.

Meski banjir kritikan, ada juga yang setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh PT Kimia Farma menjual vaksin Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyambut positif gerakan vaksin gotong royong berbayar yang diinisiasi PT Kimia Farma.

Secara terbuka Nusron bahkan mengajak semua pihak untuk tidak apriori.

Melalui laman Twitter pribadinya, Nusron mengaku heran masyarakat meributkan vaksin gotong royong berbayat yang dilakukan PT Kimia Farma.

Mantan Ketua Umum GP Ansor itu kemudian mengulas soal dua skema penugasan terhadap perusahaan pelat merah negara.

Dua penugasa skema vaksinasi itu, yakni:vaksin gratis yang dikelola oleh Bio Farma dan vaksin gotong royong yang dilakukan KImia Farma dan Indo Farama dan perusahaan berlisensi yang dapat mendatangkan vaksin.  

"Kedua vaksin gotong royong berbayar. Diperuntukkan bagi siapa saja yang bersedia. Pelaksananya Kimia Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi apa saja yang bisa mendatangkan vaksin yang dapat lesen dari BPOM. Yang menentukan harga Menkes. Atas dasar masukan dan pertimbangan dari BPKP," demikian cuitan Nusron, melalui akun twitternya @NusronWahid, Minggu (11/12).

Menurut Nusron, untuk vaksin gotong royong berbayar biasanya yang dilayani para profesional dan kalangan usahawan yang dikoordinir Kadin.

Teknis vaksin berbayar biasanya sebagian ada yang dibayari kantor dan sebagian ada yang bayar sendiri. Sesuai kebijakan kantor dan perusahaannya.

"Saya kira ini positif. Sebab, dia merasa dirinya mampu. Tidak mau membebani negara. Makanya bersedia bayar," ungkap anggota Komisi VI DPR RI ini.

Menurut Nusron, skema vaksin berbayar justru menunjukkan dimensi keadilan.

Dalam pandangan Nusron, sangat tidak fair kalau direktur BUMN atau profesional lainnya yang gajinya ratusan juta, disubsidi vaksin oleh negara.

"Biarkan subsidi itu dinikmati oleh mayoritas rakyat yang berhak. Saya kira ini fair. Sepanjang tidak mengganggu pelayanan vaksin gratis untuk rakyat," ungkap tokoh muda NU ini.

Karena itulah, politikus Partai Golkar ini melihat aneh jika ada yang mempermasalahkan.

"Wong orang mampu beli vaksin kok dipersoalkan. Kecuali semua vaksin dijual, itu yang salah. Apalagi kalau dijual kepada orang miskin, lebih salah lagi," tegasnya.

Menurut Nusron, justru aneh dan salah kalau kelompok  yang berpenghasilan tinggi masih mengharapkan vaksin gratis dari pemerintah.

"Bukankah itu jatahnya orang kecil yang berpenghasilan rendah? Saya kira inilah salah satu cara kita membantu negara di tengah kesusahan. Minimal tidak mau membebani APBN," terang Nusron.

"Bravo Kimia Farma. Lanjutkan dan percepat vaksin gotong royong untuk kalangan yang mau bayar. Bravo Bio Farma. Lanjutkan dan percepat vaksin gratis yang dibiayai APBN. Semoga semua rakyat Indonesia tervaksin. Tidak terkecuali. Yang kaya bayar. Yang tidak mampu, gratis. Silakan pilih," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya