Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Tidak Hanya Ditunda, Masyarakat Akan Mendukung Pembatalan Vaksin Berbayar

SENIN, 12 JULI 2021 | 14:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penundaan pelaksanaan vaksin gotong royong individu berbayar mendapatkan apresiasi dari Parlemen.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah lantaran memutuskan untuk menunda vaksin berbayar tersebut.

"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar. Itu artinya, pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat. Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik," ucap Saleh kepada wartawan, Senin (12/7).


Menurutnya, dengan adanya penundaan ini pemerintah bisa melakukan kalkulasi untung rugi perusahaan obat pelat merah tersebut dalam program vaksin gotong royong individu tersebut.

Lebih jauh dari itu, Saleh malah mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individual berbayar ini.

Ketua Fraksi PAN DPR ini menilai tidak ada salahnya jika PMK 19/2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi, gratis. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi.

"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," ucapnya.

Tetapi, lanjut Saleh, pihaknya tetap menyetujui vaksin gotong royong untuk para pekerja dan biayanya tidak memberatkan para pekerja. Vaksin gotong royong ini bisa dibebankan kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha.

"Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional," tandasnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya