Berita

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi/Net

Politik

Hanya Kurang Terencana, PPP Keberatan Pemerintah Dituduh Plinplan Soal Pembatalan Vaksin Berbayar

SENIN, 12 JULI 2021 | 13:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah menunda untuk pelaksanaan vaksin berbayar oleh perusahaan obat negara PT Kimia Farma.

Sejumlah kalangan menganggap bahwa hal tersebut bagian dari kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan terkesan plin-plan.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menampik bahwa pemerintah dianggap plinplan.


Menurutnya, pemerintah tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat, sehingga terjadi mis-informasi di kalangan masyarakat terkait vaksin berbayar tersebut.

"Sebenarnya bukan plinplan ya, tapi tidak terencanakan dengan baik, tidak tersosialisasi dengan baik. Termasuka apakah yang mau dijual itu Sinopharm yang hibah dari UEA atau gimana?" kata Baidowi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Anggota Komisi VI DPR itu meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

"Sebelum bikin keputusan, kaji dulu dari aspek hukum dan sosialisasikan secara maksimal apa itu vaksin mandiri, untuk siapa saja, syaratnya gimana," ucap Awiek sapaan akrab Achmad Baidowi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya