Hanya Kurang Terencana, PPP Keberatan Pemerintah Dituduh Plinplan Soal Pembatalan Vaksin Berbayar

Pemerintah menunda untuk pelaksanaan vaksin berbayar oleh perusahaan obat negara PT Kimia Farma.

Sejumlah kalangan menganggap bahwa hal tersebut bagian dari kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan terkesan plin-plan.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menampik bahwa pemerintah dianggap plinplan.

Menurutnya, pemerintah tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat, sehingga terjadi mis-informasi di kalangan masyarakat terkait vaksin berbayar tersebut.

"Sebenarnya bukan plinplan ya, tapi tidak terencanakan dengan baik, tidak tersosialisasi dengan baik. Termasuka apakah yang mau dijual itu Sinopharm yang hibah dari UEA atau gimana?" kata Baidowi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Anggota Komisi VI DPR itu meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

"Sebelum bikin keputusan, kaji dulu dari aspek hukum dan sosialisasikan secara maksimal apa itu vaksin mandiri, untuk siapa saja, syaratnya gimana," ucap Awiek sapaan akrab Achmad Baidowi.