Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un/Net
Ada niat tersembunyi Amerika dalam bantuan kemanusiaan yang diberikan pada negara lain. Itu adalah skema politik jahat untuk menekan negara lain.
Begitu yang dikatakan oleh peneliti di Asosiasi untuk Promosi Pertukaran Ekonomi dan Teknologi Internasional yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kang Hyon Chol pada Minggu (11/7).
Pernyataan itu merupakan tanggapan atas rekomendasi Korea Selatan agar Pyongyang menerima bantuan dari AS.
Menurut Kang, niat tersembunyi AS dalam bantuan kemanusiaannya tercermin dari serangkaian contoh di seluruh dunia, di mana Washington menghubungkan bantuan dengan tujuan kebijakan luar negerinya atau tekanan pada masalah hak asasi manusia.
"Ini dengan jelas mengungkapkan niat tersembunyi Amerika untuk menghubungkan 'bantuan kemanusiaan' dengan 'masalah hak asasi manusia' adalah untuk melegitimasi tekanan mereka pada negara-negara berdaulat dan mencapai skema politik jahat mereka," tulis Kang, seperti dikutip
Reuters.
Di antara contoh yang dia sebutkan adalah menurunnya bantuan Amerika kepada pemerintah di Afghanistan, seperti AS akan menarik pasukannya.
"Dalam praktik sebenarnya, banyak negara telah mengalami rasa pahit sebagai akibat dari menggantungkan banyak harapan pada 'bantuan' dan 'bantuan kemanusiaan' Amerika," lanjut Kang.
Para pejabat Amerika mengatakan mereka mendukung bantuan kemanusiaan ke Korea Utara tetapi tidak ada upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan langsung. Korea Selatan telah berjanji akan menyediakan vaksin Covid-19 jika diminta.
Beberapa analis berpendapat bantuan asing semacam itu dapat membuka peluang untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik dengan Korea Utara.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani hubungan dengan Korea Utara, mencatat artikel itu bukan pernyataan resmi dan mengatakan akan terus mencari cara untuk bekerja sama dengan Pyongyang untuk memastikan kesehatan dan keselamatan di kedua Korea.
Korea Utara tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan publik pada bantuan dari Korea Selatan atau Amerika Serikat, meskipun telah menerima setidaknya bantuan terbatas dari China dan Rusia.
