Berita

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat/Net

Politik

MPR RI: Patuh PPKM Jangan Karena Ada Sanksi, Tapi Harus Sadar Diri

SENIN, 12 JULI 2021 | 05:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dibutuhkan kerja keras dan kerja sama yang baik dari semua pihak dalam upaya menekan laju penularan virus Covid-19.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan, penambahan kasus baru Covid-19 per Sabtu (10/7) sebanyak 35.094, sedikit menyusut dibandingkan penambahan sehari sebelumya yang mencapai 38 ribu lebih.

"Penurunan sementara itu jangan sampai membuat masyarakat lengah dan mengendurkan kewaspadaan untuk mematuhi prokes," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/7).

Menurutnya, kewaspadaan dan kerja keras dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 tidak hanya di Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM Darurat, melainkan di seluruh daerah di Tanah Air.

Rerie, sapaan Lestari menilai, keputusan pemerintah memperluas cakupan PPKM Darurat hingga ke luar Jawa-Bali merupakan langkah tepat karena mengacu pada data penularan Covid-19 di 15 daerah tersebut yang mencapai level 4.

"Tingkat penularan virus corona yang berlangsung sangat cepat belakangan ini harus dihadapi dengan upaya-upaya pencegahan yang cepat pula. Pokoknya lebih cepat akan lebih baik," ucap anggota Komisi X DPR RI itu.

Adapun penerapan PPKM darurat sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prokes dan semua larangan serta pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kepatuhan bukan karena ada operasi prokes yang dilakukan oleh aparat kemanan setiap hari, tetapi harus menjadi kesadaran kolektif semua pihak untuk melindungi diri, keluarga dan sesama dari ancaman Covid-19," jelasnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJateng.

Rerie berharap, berbagai masalah yang timbul selama penerapan PPKM darurat sejak 3 Juli lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan agar menjadi lebih baik.

"Kuncinya adalah ketegasan, dan setiap orang atau pihak yang melanggar harus dikenakan sanksi agar memberikan efek jera," tandasnya.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

TNI dan Satgas PKH Garda Terdepan Tegakkan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:30

Rumah Ridwan Kamil Digeledah Pertama di Kasus bank bjb, Ini Sebabnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:24

Kelakar Prabowo Soal Jaksa Agung yang Absen di Bukber Rektor

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:15

KPK Sita Deposito Hingga Bangunan di Kasus Korupsi bank bjb

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:51

Legislator PDIP Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak di MA

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:35

Terus Bertumbuh, Ketua Komisi VI Apresiasi Kinerja Antam

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:09

Hormati KPK, bank bjb Pastikan Kegiatan Bisnis Tetap Jalan

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:08

Pejabat bank bjb dan Agensi Sepakat Markup Iklan, Begini Modusnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:07

Sri Mulyani: Penurunan Penerimaan Pajak Tak Perlu Didramatisasi

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:58

Perdana Prabowo Undang Rektor Seluruh Indonesia ke Istana

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:54

Selengkapnya