Vaksinasi berbayar yang akan diterapkan perusahaan BUMN, Kimia Farma mulai hari ini membuat sebagian pihak curiga.
Pasalnya, selama ini vaksinasi yang menjadi semangat mengakhiri pandemi Covid-19 yang diberikan cuma-cuma kepada rakyat justru harus dipungut biaya.
"Saya enggak habis pikir, kenapa vaksinasi yang merupakan program pemerintah secara gratis harus berbayar ketika di Kimia Farma," kata Direktur Eksekutif Democracy and Electoral and Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).
Ia pun meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk terbuka kepada publik. Baginya, tak akan menjadi masalah bila vaksin berbayar dikelola negara. Namun akan menjadi persoalan bila vaksinasi berbayar tersebut diserahkan kepada perusahaan farmasi.
"Kalau untuk keuntungan perusahaan, saya pikir ini yang keliru. Bila memang masyarakat dipungut biaya, maka ada asas ketidakadilan dalam kesehatan. Dananya dikemanakan?" jelasnya.
Ia melihat, ada upaya sebagian pihak yang hendak mencari keuntungan dan kepentingan pribadi di tengah kebijakan vaksinasi berbayar.
Sebab bila alasan percepatan vaksinasi, harusnya pihak Kimia Farma membantu dengan menyalurkan relawan guna membantu pemerintah, bukan mendistribusikan vaksin yang harus ditebus dengan uang.
"Saat kondisi negara lagi genting dan krisis kenapa masih ada saja orang yang memanfaatkan kondisi darurat kemanusiaaan ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," kritiknya.
