Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Situasi Sedang Genting, Oksigen Dan Obat Langka, Tapi Kenapa Rakyat Malah Dibebani Bayar Vaksin?

SENIN, 12 JULI 2021 | 03:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana vaksin berbayar yang akan mulai dibuka pada Senin (12/7) dinilai hanya akan membebani masyarakat Indonesia.

Saat ini, masyarakat tengah dihadapkan dengan situasi serba sulit, di mana kebutuhan obat-obatan penunjang penyebuhan Covid-19 kian langka dan mahal.

"Situasi negeri sedang genting, Covid-19 sedang ganas-ganasnya. Nyawa rakyat makin banyak bergelimpangan karena oksigen langka, obat makin mahal mahal, perawatan pasien di rumah sakit makin terbatas aksesnya," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di akun Twitternya, Minggu (11/7).


Imbas pandemi yang belum berakhir, kondisi perekonomian masyarakat pun turut terdampak. Banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan.

Namun sayang, pemerintah terlihat tidak peka dan justru menjual vaksin Covid-19 yang seharusnya bisa didapatkan secara cuma-cuma.

"Sekarang, rakyat mau dibebani dengan mesti beli vaksin," kritiknya.

Herzaki berpandangan, sikap Kementerian BUMN yang merestui vaksin berbayar telah mengingkari komitmen Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan semua vaksin untuk masyarakat Indonesia.

"Mengapa kini malah dijual? Pemerintah harusnya fokus untuk tingkatkan penyebaran vaksin agar makin masif dan merata. Bukan lalu ada yang cari rente dengan jualan vaksin," tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya