Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Situasi Sedang Genting, Oksigen Dan Obat Langka, Tapi Kenapa Rakyat Malah Dibebani Bayar Vaksin?

SENIN, 12 JULI 2021 | 03:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana vaksin berbayar yang akan mulai dibuka pada Senin (12/7) dinilai hanya akan membebani masyarakat Indonesia.

Saat ini, masyarakat tengah dihadapkan dengan situasi serba sulit, di mana kebutuhan obat-obatan penunjang penyebuhan Covid-19 kian langka dan mahal.

"Situasi negeri sedang genting, Covid-19 sedang ganas-ganasnya. Nyawa rakyat makin banyak bergelimpangan karena oksigen langka, obat makin mahal mahal, perawatan pasien di rumah sakit makin terbatas aksesnya," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di akun Twitternya, Minggu (11/7).


Imbas pandemi yang belum berakhir, kondisi perekonomian masyarakat pun turut terdampak. Banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan.

Namun sayang, pemerintah terlihat tidak peka dan justru menjual vaksin Covid-19 yang seharusnya bisa didapatkan secara cuma-cuma.

"Sekarang, rakyat mau dibebani dengan mesti beli vaksin," kritiknya.

Herzaki berpandangan, sikap Kementerian BUMN yang merestui vaksin berbayar telah mengingkari komitmen Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan semua vaksin untuk masyarakat Indonesia.

"Mengapa kini malah dijual? Pemerintah harusnya fokus untuk tingkatkan penyebaran vaksin agar makin masif dan merata. Bukan lalu ada yang cari rente dengan jualan vaksin," tutupnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya