Berita

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid/RMOL

Politik

PKB: Vaksin Gratis Tidak Boleh Dikomersialkan!

MINGGU, 11 JULI 2021 | 17:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana perusahaan obat milik pemerintah PT Kimia Farma yang bakal mematok harga vaksin gotong royong menuai kritik pedas oleh sejumlah kalangan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid menegaskan, pemerintah tidak boleh melakukan komersialisasi vaksin kepada rakyat.

Kata pria yang karib disapa Cak Udin ini, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintah menggratiskan vaksin untuk rakyat.


Atas dasar itu, Cak Udin menegaskan vaksin Covid-19 gratis dan tidak boleh dikomersialkan.

"Vaksin gratis gak boleh dikomersialkan,” tergas Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).

Pihaknya menambahkan, pemerintah seharusnya menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi Covid-19, bukan malah berencana mengomersialisasi vaksin.

"Vaksin sebagai salah satu peluang untuk selamatkan nyawa orang harusnya menjadi vital interest negara. Konsekuensinya gratis untuk rakyat,” tandasnya.

Sebanyak delapan klinik Kimia Farma menyediakan layanan vaksinasi individu di enam kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Solo, dan Gianyar.

Tarifnya, ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis. Artinya, setiap masyarakat yang ingin melakukan vaksin individu harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 879.140 untuk menyelesaikan tahapan vaksinasinya.

Biaya tersebut terdiri dari harga vaksin Rp 643.320 untuk dua dosis dan tarif vaksinasi Rp 235.820 untuk dua kali penyuntikan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya