Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Kimia Farma Bakal Jual Vaksin Covid-19, Saleh Daulay: Kalau Dijual Rawan Terjadi Komersialisasi

MINGGU, 11 JULI 2021 | 14:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perusahaan obat negara PT Kimia Farma berencana menetapkan tarif vaksin untuk pasien mandiri. Besaran tarifnya per dosis cukup mencengangkan, dari harga Rp 321.660 hingga Rp 800 ribuan.

Rencana PT Kimia Farma ini pun banjir kritikan masyarkat.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengaku heran mendengar kabar Kimia Farma akan menerapkan tarif untuk vaksin.


Kata Saleh, padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo cukup jelas bahwa vaksinasi digratiskan untuk rakyat.

"Kami belum pernah mendengar secara langsung soal rencana penjualan vaksin melalui Kimia Farma. Selama ini, yang kita dengar bahwa vaksin gotong royong hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak para pekerja,” ucap Saleh, Minggu (11/6).

"Karena itu, vaksin gotong royong tidak dijual ke individu. Vaksin gotong royong dibiayai oleh perusahaan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial,” katanya.

Dia mengaku baru mendengar kabar tersebut dari media dan menjadi perbincangan hangat di internal komisi kesehatan tersebut.

"Kami baru mendengar hal ini dari media. Makanya, kami juga heran. Di group anggota komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan,” imbuhnya.

Ketua Fraksi PAN ini mendesak pemerintah segera memberikan penjelasan terkait adanya kebijakan tarif vaksin.

Pasalnya, dasar dari pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin.

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Saleh, perlu juga dijelaskan soal pelaksanaan vaksinasi dengan mekanisme ini.

"Siapa yang akan menjadi vaksinatornya? Siapa pula yang akan memonitor mereka yang telah divaksin? Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya?,” tanyanya tegas.

Menurutnya, pemerintah harus mengakui bahwa KIPI masih selalu ada, dan perlu diawasi. Dengan adanya pembelian vaksin ini di Kimia Farma dia mempertanyakan perihal pengawasan tarif vaksin.

"Apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan Komnas/komda KIPI?,” tutupnya.

Sebanyak delapan klinik Kimia Farma menyediakan layanan vaksinasi individu di enam kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Solo, dan Gianyar.

Tarifnya, ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis. Artinya, setiap masyarakat yang ingin melakukan vaksin individu harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 879.140 untuk menyelesaikan tahapan vaksinasinya.

Biaya tersebut terdiri dari harga vaksin Rp 643.320 untuk dua dosis dan tarif vaksinasi Rp 235.820 untuk dua kali penyuntikan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pramono Pertahankan UMP Rp5,7 Juta Meski Ada Demo Buruh

Rabu, 31 Desember 2025 | 02:05

Bea Cukai Kawal Ketat Target Penerimaan APBN Rp301,6 Triliun

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:27

Penemuan Cadangan Migas Baru di Blok Mahakam Bisa Kurangi Impor

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:15

Masyarakat Diajak Berdonasi saat Perayaan Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:02

Kapolri: Jangan Baperan Sikapi No Viral No Justice

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:28

Pramono Tebus 6.050 Ijazah Tertunggak di Sekolah

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:17

Bareskrim Klaim Penyelesaian Kasus Kejahatan Capai 76 Persen

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:05

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai Buntut Skandal Fraud

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:22

Disiapkan Life Jacket di Pelabuhan Penumpang pada Masa Nataru

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:19

Jakarta Sudah On The Track Menuju Kota Global

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya