Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL
Vaksin apapun yang diberikan kepada rakyat dianggap tetap sulit mempercepat redanya pandemi virus corona baru (Covid-19) di Indonesia.
Bukan tanpa alasan, hal itu diakibatkan kekeliruan rezim Joko Widodo dalam mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal terjadi pandemi di Indonesia.
"Maaf, apa yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa Jokowi keliru kebijakan sejak awal dalam menghadapi Covid-19," ujar Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).
Ubedilah menilai, dimulai sejak Maret 2020 yang tidak mau lockdown atau karantina wilayah di DKI Jakarta hingga kebijakan terbaru PPKM Darurat adalah sebuah kekeliruan yang terus terjadi.
Apalagi kebijakan yang terakhir ini, yakni PPKM Darurat juga keliru karena masih membuka bandara internasional dan masih membolehkan lalulintas manusia.
Padahal kata Ubedilah, manusia adalah mediator penularan Covid-19.
"Sepanjang model kebijakan yang tidak komprehensif itu terjadi, vaksin apapun sangat sulit mempercepat redanya pandemi Covid-19 di Indonesia," kata Ubedilah.
Untuk mengatasi pandemi, jelas Ubedilah, memerlukan kebijakan yang komprehensif berbasis data. Misalnya soal kebijakan vaksin, perlu pemahaman utuh tentang vaksinasi.
"Sebab harus dipetakan dulu datanya, terutama data kesehatan penduduk Indonesia. Sejauh data sementara yang saya tahu penduduk Indonesia itu antara 30 sampai 50 persen memiliki penyakit," jelas Ubedilah.
"Artinya tidak semua warga masyarakat bisa divaksin, hati-hati jika divaksin, sebab ada banyak penduduk yang secara kondisi kesehatannya tidak bisa divaksin, jika divaksin bisa menghadapi kematian," sambung Ubedilah.
Ubedilah pun mengaku khawatir jika masyarakat antusias vaksin, padahal tidak sadar terhadap penyakit yang sedang mengidapnya yang sebenarnya tidak boleh divaksin.
Dalam pandangan Ubedillah, rezim pemerintahan Joko Widodo tidak terlihat memiliki strategis khusus untuk menolong warganya yang mengidap penyakit bawaan.
Akibatnya, dalam dua pekan terakhir banyak sekali kematian tiba-tiba. Kata Ubed, mereka bukan tidak mau divaksin tetapi memang mengidap penyakit bawaan.
"Mereka ini diposisikan oleh negara seperti apa saat ini? dicuekin?. Jadi, bisa jadi ini akibat kekeliruan kebijakan yang tidak komprehensif itu. Saya kira Jokowi sebagai kepala pemerintahan harus bertanggungjawab soal ini," pungkas Ubedilah.
