Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

G20 Bahas Penetapan Harga Karbon Untuk Pertama Kalinya

MINGGU, 11 JULI 2021 | 09:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kelompok negara-negara G20 telah menyetujui untuk menetapkan harga karbon untuk pertama kalinya, sebagai langkah untuk mengatasi perubahan iklim.

Sebuah komunike bersama yang dirilis pada Sabtu (10/7) berisi, para menteri keuangan G20 mengakui ancaman kenaikan permukaan laut. Untuk itu, perlu ada penetapan harga karbon agar negara-negara dapat berkoordinasi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Alat tersebut termasuk investasi dalam infrastruktur berkelanjutan dan teknologi baru untuk mempromosikan dekarbonisasi dan energi bersih, termasuk rasionalisasi dan penghapusan bertahap dari subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien.


"Jika sesuai, penggunaan mekanisme penetapan harga karbon dan insentif, dapat memberikan dukungan yang ditargetkan untuk yang termiskin dan paling rentan," kata komunike itu, seperti dikutip Reuters.

Langkah itu menjadi perubahan besar setelah Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump mengesampingkan perubahan iklim sebagai ancaman global.

"Ini adalah pertama kalinya dalam komunike G20 Anda dapat memperkenalkan dua kata 'harga karbon' sebagai solusi untuk memerangi perubahan iklim," kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire kepada wartawan.

Penyebutan harga karbon dalam komunike G20 menandai pengaruh pemerintahan Joe Biden, yang segera bergabung kembali dengan perjanjian Paris pada Januari dan telah menetapkan target pengurangan karbon yang ambisius dan rencana investasi energi bersih dan transportasi.

Tetapi meski mendukung pengurangan emisi, Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyerukan koordinasi internasional yang lebih baik tentang kebijakan pengurangan karbon untuk menghindari gesekan perdagangan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya