Berita

Webinar bertajuk "Action for Peacekeeping (A4P) Women, Peace and Security (WPS) Champions: Practical Recommendations for Breaking Barriers for Women in Peacekeeping" pada Kamis, 8 Juli 2021/Ist

Dunia

Menlu Retno: PBB Harus Atasi Hambatan Partisipasi Perempuan Dalam Misi Perdamaian

JUMAT, 09 JULI 2021 | 09:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam webinar bertajuk "Action for Peacekeeping (A4P) Women, Peace and Security (WPS) Champions: Practical Recommendations for Breaking Barriers for Women in Peacekeeping" pada Kamis (8/7).

A4P WPS Champions ini merupakan bagian dari rangkaian webinar tingkat ahli yang diselenggarakan oleh Indonesia bersama dengan Irlandia, Jerman, Bangladesh, Afrika Selatan, Kenya dan Namibia.


Pada acara tersebut, negara-negara penyelenggara menyerahkan dokumen rekomendasi untuk mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam Misi PBB, yang diserahkan kepada Sekjen PBB untuk Misi Pemiliharaan Perdamaian.

"Total 183 pasukan perdamaian perempuan di berbagai Misi Perdamaian PBB menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus menambah jumlah dan mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pasukan perempuan dalam Misi PBB," ujar Retno, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri.

Menurut Retno, mengatasi hambatan partisipasi pasukan perdamaian perempuan merupakan hal penting. Setidaknya ada tiga rekomendasi dari Indonesia.

Pertama, pentingnya mendesain infrastruktur yang sensitif terhadap gender pada Misi Perdamaian. Memastikan lingkungan yang aman bagi pasukan perdamaian perempuan merupakan prioritas utama Indonesia sebagai salah satu negara kontributor pasukan terbesar pada Misi PBB.

"Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan identifikasi hambatan pada tingkat nasional," sambung Retno.

Upaya melakukan identifikasi hambatan ini harus disesuaikan dengan budaya dan situasi lokal dari masing-masing negara agar dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Sementara rekomendasi ketiga adalah mendorong jejaring untuk pasukan perdamaian perempuan. Jejaring ini akan memberikan dukungan tambahan untuk mendukung peningkatan jumlah pasukan perempuan pada Misi PBB.

“Rekomendasi yang disampaikan hari ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk PBB dalam merumuskan kebijakan yang akan menjadi katalis bagi peningkatan peran perempuan di Misi PBB," jelasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya