Memberlanjutkan Demokratisasi

TRANSFORMASI model demokratisasi pada periode Orde Lama, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi mempunyai dampak ekonomi politik terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Pada periode pemerintahan Joko Widodo dilakukan kombinasi antara pemanfaatan model pembangunan pendekatan portofolio sumberdaya manusia partai politik dengan perluasan dari Dwi Fungsi TNI-Polri, yang diperluas.

Model portofolio demokratisasi pemerintahan Joko Widodo pada satu sisi mempunyai implikasi berupa sulitnya terbangun kepemimpinan yang efektif.

Kemudian terbentuk pertumbuhan ekonomi rendah, ketidakmerataan ekonomi meningkat, berlarut-larutnya penyelesaian masalah pandemic covid-19 berikut mutan-mutannya, keberlanjutan fiscal menjadi semakin bermasalah, utang negara dan utang BUMN konstruksi maupun BUMN pelaksana tugas meningkat, dan menguatnya penggunaan buzzer-buzzer untuk mengkonstruksikan pencitraan keberhasilan pembangunan nasional.

Model pembangunan portofolio tersebut juga menimbulkan hilangnya independensi pembagian kekuasaan pilar-pilar politik Trias Politika, hilangnya independensi pers, hilangnya independensi kebijakan moneter dan Otoritas Jasa Keuangan, serta hilangnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berbagai pilar-pilar kelembagaan yang dibangun pada awal Orde Reformasi, kemudian juga terkesan semakin pudar, seperti melemahnya kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Informasi, Komnas HAM, dan seterusnya.

Sebuah model strategi Machiavelli untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara membagi-bagikan dana Bansos kepada masyarakat yang terdampak negatif dari kebijakan pemerintah, semula menguatkan dukungan terhadap legitimasi figur kepemimpinan Joko Widodo sebagai Satria Piningit.

Akan tetapi pendekatan PPKM Darurat, yang sangat terlambat diberlakukan itu mulai menimbulkan perlawanan api dalam sekam. Muncullah benih-benih perlawanan gagasan mempraktekkan Mei 1998. Isu ketidakpuasan untuk mengakhiri pemerintahan merupakan godaan besar terhadap pembangunan model portofolio demokratisasi di atas.

PDI Perjuangan semula adalah partai oposisi yang kemudian menang dalam metode pilpres serentak dengan pileg, namun gagal mencapai mayoritas di DPR, DPD, dan MPR.

Akibatnya, fenomena koalisi pada pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers mempunyai konsekuensi sulitnya mengatur pembagian kekuasaan pada mengutamakan personal yang sangat unggul mempunyai kapasitas kompetensi keahliannya dibandingkan pertimbangan loyalitas absolut.

Kondisi yang seperti ini menimbulkan berbagai kekecewaan terhadap kinerja pembangunan nasional tersebut di atas.

Apabila serangan massif bola panas Covid-19 gagal diselesaikan, maka model portofolia demokratisasi di atas akan runtuh dalam waktu yang dekat.

Sementara itu pemicu persoalan dasar dari perluasan penularan Covid-19 berasal dari kegagalan mendasar sistem radar imunitas tubuh dalam mendeteksi kedatangan Covid-19.

Akibatnya, gelombang daya tahan tubuh berupa sel darah putih sangat terlambat dalam melakukan perlawanan. Paru-paru yang memutih itu akibat masuknya Covid-19 tidak terdeteksi oleh alarm radar imunitas tubuh.

Ini bagaikan Covid-19 efektif menyerang menggunakan drone bersenjata mematikan dan pesawat intai AWACS bersenjata modern, yang tidak tertangkap radar musuh.

Sugiyono Madelan Ibrahim
Peneliti INDEF, pengajar Universitas Mercu Buana.