Presiden RI Joko Widodo/Net
Penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai belum total. Pemerintah masih saja ingin memadukan pendekatan kesehatan dan ekonomi dalam mengatasi lonjakan kasus.
Untuk itu, pemerintah menggunakan berbagai istilah PSBB, PPKM Mikro, dan PPKM Darurat. Semua kebijakan ini substansinya sama, yaitu tetap mengakomodir penanganan kesehatan dan ekonomi.
Pemerintah pusat juga tidak mau menutup pintu bagi WNA yang akan bekerja ke Indonesia. Ini artinya, pemerintah tetap membuka celah masuknya virus corona ke Indonesia melalui WNA.
Pengamat komunikasi politik Universitas Eda Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kebijakan tidak mau menutup pintu bagi WNA mengindikasikan, pemerintah tetap mengedepankan sisi ekonomi.
"Pemerintah sangat pede kalau sisi kesehatan dan sisi ekonomi dapat berjalan seiring dalam mengatasi Covid-19," ujar Jamiluddin, Kamis (8/7).
Selain itu, pemerintah pusat seolah tidak mendengar aspirasi dari daerah dalam penanganan Covid-19.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono misalnya, sempat mewacanakan akan melakukan
lockdown. Namun wacana ini kemudian hilang karena diinformasikan Jogja tidak cukup dana melaksanakan
lockdown.
"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga diinformasikan mengajukan PSBB diperketat, namun pemerintah pusat konon menolaknya," kata Jamiluddin.
Berbagai elemen masyarakat juga banyak yang meminta agar pemerintah pusat melakukan
lockdown. Pemerintah pusat tidak menggubrisnya dengan tetap mengeluarkan kebijakan yang tidak aspiratif.
Menurut Jamiluddin, pemerintah pusat terkesan begitu alergi mendengar
lockdown. Padahal, belajar dari penanganan Covid-19 di banyak negara, kebijakan
lockdown telah membawa banyak negara mulai hidup relatif normal.
"Sementara pendekatan yang dipilih pemerintah saat ini bukan meminimalkan kasus Covid-19, tapi justru sebaliknya," imbuh dia.
Jadi, jelas Jamiluddin, kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat buruk dalam penanganan Covid-19. Hal ini kiranya menjadi pemicu banyaknya suara sumbang terjadap pemerintahan saat ini.
Sebelum terlambat, sebaiknya Jokowi tidak malu melakukan
lockdown. Kebijakan ini sudah terbukti efektifitasnya di berbagai negara.
"Jokowi tentu tak ingin dinilai gagal dalam melindungi rakyatnya dari ancaman Covid-19. Sebab itu amanah pembukaan UUD1945 yang harus dipegang teguh pemimpin negeri tercinta," ucap Jamiluddin.
