Mahasiswa Juga Juluki Wapres Dan Ketua DPR, Demokrat: Jangan Ada Pembungkaman Seperti Permintaan Presiden

Setelah Presiden Joko Widodo dijuluki "The King of Lip Service" oleh BEM UI, giliran BEM KM Unnes yang menjuluki Wakil Presiden KH. Maruf Amin sebagai "The King of Silent" dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai "The Queen of Ghosting".

Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar tidak ada pembungkaman terhadap mahasiswa yang mengekspresikan aspirasinya lewat poster satir yang menyentil.

"Harapannya, tentu pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi itu bisa dijadikan kenyataan di lapangan. Karena itu, tentu sepatutnya tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada adik-adik mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada pemerintah," ujar Herzaky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/7).

Dia meminta agar para pembantu Presiden dapat meneruskan keinginan Presiden untuk tidak melakukan pembungkaman terhadap mahasiswa baik di perangkat pemerintah, pendukung Presiden, dan para buzzer di sosial media untuk membantu memastikan pernyataan Kepala Negara tersebut.

"Di sinilah pentingnya para pembantu Presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung Presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik. Jangan kemudian malah ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden," kata Herzaky.

Dia menambahkan jika ada perangkat pemerintah yang tidak mengindahkan instruksi Presiden untuk tidak melakukan pembungkaman, maka apa yang disangkakan para mahasiswa tersebut benar adanya.

"Kalau sampai ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden, bisa timbul persepsi di publik bahwa benar apa yang dikatakan teman-teman," ucap Herzaky.