Meski Sudah Dibatasi, Mobilitas Kota Semarang Tertinggi Selama PPKM Darurat

Selama enam hari penerapan PPKM Darurat di Jawa-Bali, Kota Semarang masih menduduki peringkat pertama dalam angka mobilitas masyarakat.

"Pak Luhut (Menko Marinvest) menyampaikan dua hari lalu, mobilitas seseorang di tingkat Jawa Bali itu tertinggi di Kota Semarang, (penurunan mobilitasnya) baru 19 persen," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M Abdul Hakam, saat ditemui di kantornya, Kamis (8/7).

"Artinya kalau kita bisa menurunkan mobilitas, pasti akan menurunkan kasusnya. Karena kasus kita masih banyak, jadi belum signifikan jika melihat penurunannya dalam 2-3 hari ini,” tambahnya.

Dalam PPKM Darurat, Kota Semarang menerapkan WFH 100% untuk perusahaan nonesensial hingga penutupan lebih awal sektor-sektor usaha esensial. Hal ini dimaksudkan untuk menekan laju perpindahan seseorang yang menjadi salah satu pemicu bertambahnya kasus harian Covid-19.

Hakam berharap setelah 10 Juli kasus di Kota Semarang akan melandai dengan signifikan. Bahkan diharapkan dalam satu minggu ke depan penurunan mobilitas bisa mencapai 30 persen dari target 50 persen yang dipasang selama masa PPKM Darurat.

"Targetnya sih bisa lebih dari 50 persen, tapi seperti yang disampaikan Pak Luhut kemarin, hari ini bisa turun jadi 30 persen, karena mereka kan memantaunya pakai satelit langsung ngitungnya,” ungkap Hakam.

Sementara itu, Kasi Penertiban Dinas Perhubungan Kota Semarang, Antonius Hariyanto mengatakan, Dishub juga melakukan sejumlah ruas jalan untuk menekan laju mobilitas masyarakat Kota Semarang.

"Menindaklanjuti kebijakan PPKM Darurat, kami menutup sekitar 17 ruas jalan di Kota Semarang, hal ini dilakukan untuk membatasi pergerakan warga selama masa PPKM Darurat berlangsung,” kata Antonius.