Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

PDIP Minta Para Politisi Tidak "Menari-nari" Di Saat Bangsa Sedang Berperang Melawan Covid-19

KAMIS, 08 JULI 2021 | 12:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ramainya komentar negatif terhadap pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat hingga berujung lalainya menjaga protokol kesehatan disayangkan anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

Menurutnya, komentar-komentar yang menyudutkan pemerintah justru kontra produktif dan ujungnya terjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga banyak yang lalai menjalankan protokol kesehatan.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, hendaknya politisi, pengamat, epidemiologi, akademisi dan siapapun tidak menari-nari di saat rakyat menderita dan seluruh bangsa sedang perang melawan Covid-19.


“Jangan sampai rakyat terkotak-kotak, terbelah hanya karena terjadi perbedaan penanganan bagaimana cara perang melawan Covid-19,”tegasnya.

Rahmad paham bahwa dalam negara demokrasi maju di manapun, perbedaan pendapat adalah hal penting. Hanya saja, ketika ada perang atau ketika musuh negara sudah ada sudah terlihat, seharusnya tidak ada satu kata yang berbeda.

“Perbedaan pendapat boleh-boleh saja, tapi di saat perang, semua harus bersatu-padu melawan musuh. Itu baru namanya negarawan sejati. Bukan malah mencari-cari celah menyalahkan pemerintah,” katanya.

Rahmad mengingatkan kepada masyarakat bahwa perbedaan itu penting. Namun, ketika perbedaan di saat perang akan menimbulkan energi negatif, yang akan dirugikan adalah bangsa dan seluruh rakyat indonesia.

“Jadi, ingatlah wahai politisi, ingatlah siapa pun  yang mau berkomentar hendaknya berpikirlah dua belas kali, seribu kali apa dampaknya omongan itu,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya