Pimpinan DPR Minta Polri Dan KPPU Tindak Tegas Distributor Obat Nakal

Di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali dan lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini, terjadi kelangkaan obat dan harga yang melambung di pasaran, melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegur BUMN Farmasi untuk bekerja sama dengan pihak swasta memastikan pasokan obat, vitamin, dan suplemen penanganan Covid-19 agar tersedia di pasaran, sehingga masayarakat dapat membeli obat dengan harga terjangkau.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan pihak Satgas Covid-19 dan pihak Kepolisian untuk mengawasi pasokan, harga, serta persaingan penjualan obat penanganan Covid-19 yang beredar di pasaran, serta memastikan obat-obatan yang dijual sudah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Saya minta KPPU dan Kepolisian untuk memberikan peringatan tegas hingga sanksi penutupan sementara kepada oknum yang terbukti memainkan harga atau menimbun obat Covid-19, guna memberikan efek jera bagi oknum dan pengusaha obat lainnya, agar dapat menjual obat dengan harga sesuai HET," ujar Muhaimin, Kamis (8/7).

Ketua Timwas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI ini juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Cyber Crime Bareskrim Polri untuk melakukan patrol siber penjualan obat di platform digital dan menindak oknum yang menjual obat dengan harga jauh lebih tinggi dari HET.

Sebab, saat ini di tengah PPKM Darurat, banyak masyarakat yang mengandalkan platform digital untuk mendapatkan obat Covid-19.

"Saya juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying terhadap obat-obatan penanganan Covid-19 dan mengutamakan pasien Covid-19 yang dalam keadaan lebih membutuhkan obat-obatan tersebut," ucap Muhaimin.