Berita

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

Nilai Pemerintah Gagal Tangani Pandemi, UMNO Tarik Dukungan, Desak PM Muhyiddin Mundur

KAMIS, 08 JULI 2021 | 09:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

United Malays National Organisation (UMNO) telah menarik dukungannya dari koalisi pemerintah Perikatan Nasional dan mendesak agar Perdana Menteri Muhyiddin Yassin segera mengundurkan diri karena telah gagal menangani pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam konferensi pers pada Rabu malam (7/7), usai rapat dewan tertinggi UMNO.

Ahmad Zahid mengatakan, ketika UMNO menyatakan dukungan untuk Muhyiddin, terdapat dua pedoman yang diberikan sesuai pertemuan dewan tertinggi pada 11 Maret 2020. Pertama pemerintahan Muhyiddin harus memastikan aspirasi rakyat terwujud, dan kedua, pemerintah harus segera menangani pandemi Covid-19 serta dampaknya


"Pedoman ini tidak terpenuhi. Sudah jelas pemerintahan ini gagal memenuhi aspirasi rakyat," tegasnya, seperti dikutip Channel News Asia.

Membacakan hasil pertemuan dewan tertinggi, Ahmad Zahid mengurai ada tujuh aspek kegagalan pemerintahan Muhyiddin, mulai dari manajemen pandemi, penyalahgunaan keadaan darurat untuk tujuan politik, hingga mempertahankan demokrasi parlementer.  

"Berdasarkan tujuh kegagalan Kerajaan untuk memenuhi aspirasi rakyat yang digarikan, maka dukungan kepada Tan Sri Dato Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yasin selaku Perdana Menteri ditarik atau dihentikan," tegasnya.

"UMNO mendesak agar Tan Sri Dato Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yasin untuk mundur secara terhormat agar perdana menteri baru dapat diangkat dalam waktu segera," lanjutnya.

Ahmad Zahid juga menyatakan, UMNO tidak akan mendukung pemimpin oposisi Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri. Partainya juga tidak akan mendukung koalisi apapun dengan Pakatan Harapan atau Partai Aksi Demokratik (PAD).

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya