Berita

Ratu Elizabeth II/Net

Dunia

Jamaika Tuntut Kompensasi Korban Perdagangan Budak Era Kolonial Ke Ratu Elizabeth II

RABU, 07 JULI 2021 | 09:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Jamaika menuntut Ratu Elizabeth II untuk memberikan kompensasi kepada para korban perdagangan budak dan keluarganya.

Tuntutan itu diajukan dalam petisi yang didukung oleh Menteri Kebudayaan Olivia Grange.

"Pemerintah sangat senang untuk mengumumkan telah membuat langkah lebih lanjut menuju pencarian keadilan reparatoris bagi para korban dan keluarganya dari perdagangan budak transatlantik," ujar Grange pada Senin (5/7), seperti dikutip Sputnik.


Menurutnya, petisi tersebut telah didukung Dewan Nasional dan Kamar Jaksa Agung atas nama rakyat Jamaika.

Ia kemudian mengatakan, petisi akan berikan kepada Ratu Elizabeth II yang masih menjadi kepala negara Jamaika sebagai bagian dari negara persemakmuran, atau pemerintah Inggris.

Tidak jelas berapa kompensasi yang dituntut, namun kemungkinan bernilai miliaran pound.

Tuntutan kompensasi sudah muncul ketika Perdana Menteri Inggris saat itu, David Cameron, mengunjungi Jamaika. Kemudian ia diminta untuk membayar kompensasi sebagai ganti rugi perdagangan budak.

Jamaika menjadi koloni Inggris sejak 1707. Ketika itu, Inggris dan Portual merupakan negara pedagang budak yang paling sukses di dunia.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya