Berita

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh/Net

Politik

Nasdem Ingin Izin Perusahaan Yang Langgar PPKM Darurat Dicabut

RABU, 07 JULI 2021 | 07:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perusahaan-perusahaan di Jakarta wajib mematuhi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, agar laju sebaran Covid-19 benar-benar bisa ditekan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menilai, masih banyak perusahaan yang abai akan ketentuan PPKM Darurat, sehingga para karyawan tetap bekerja di kantor. Akibatnya, terjadi penumpukan kendaraan di jalan raya.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah dengan jelas menyebutkan agar perusahaan non-esensial dan non-kritikal untuk tidak memaksakan karyawannya bekerja di kantor.


"Perusahaan atau apapun, kalau memang tidak termasuk esensial, tidak termasuk pula kritikal, ya diharapkan mengikuti anjuran pemerintah,” tegas Nova kepada wartawan, Jakarta Selatan, Rabu (7/7).

Menurutnya, terhadap perusahaan, restoran, atau apapun yang masih membandel, maka perlu dicabut izinnya. Dia menyebut langkah tegas sangat diperlukan dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti sekarang ini.

"Dalam keadaan seperti ini harus keras, harus benar-benar disiplin kita,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat meluapkan kekecawaan kepada pegawai yang berposisi sebagai HRD karena diduga melanggar aturan PPKM darurat.

Sikap tegas Anies itu ditunjukkan saat melakukan sidak ke sebuah perusahaan di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat.

Anies geram kepada HRD perusahaan tersebut lantaran memaksa karyawannya untuk masuk kantor di tengah PPKM Darurat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya