Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kasus Terus Melonjak, Jokowi Disarankan Ambil Alih Komando Penanganan Covid-19

RABU, 07 JULI 2021 | 05:26 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kasus virus corona baru (Covid-19) di Indonesia terus bertambah menembus rekor baru.

Merespons hal itu, Presiden Joko Widodo disarankan mengambil alih komando penanganan.

Direktur Eksekutif Surveilink Indonesia (Sulindo) Wempy Hadir mengatakan, dengan komando di tangan Presiden maka pola penanganan akan lebih jelas dan hasilnya terukur.

"Sebaiknya tongkat komando tetap di tangan presiden. Dengan demikian, bisa memberikan komando yang jelas dan terukur kepada seluruh stakeholder serta masyarakat dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia," demikian kata Wempy saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/7).

Dalam pandangan Wempy, menghadapi wabah Covid-19 menuntut seluruh pihak saling koordinasi. Termasuk pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Selain itu, karena pentingnya kepatuhan masyrakat dalm menangani Covid-19, Presiden Joko Widodo perlu segera melibatkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tujuannya , untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kasus ini bukan kasus biasa.

"Siapa saja bisa terancam nyawa. Apalagi tingkat kepercayaan publik terhadap tokoh agama sangat besar. Kalau tokoh agama dan tokoh masyarakat bahu membahu bersama pemerintah, saya yakin kasus baru Covid-19 bisa menurun secara perlahan," pungkas Wempy.

Sejak 2 Juli hingga 20 Juli mendatang pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Meksi demikian, belum ada tanda kasus Covid-19 menurun. Bahkan dalam beberapa hari ini kasus terus melonjak dan tembus di atas 31 ribu kasu dalam sehari.

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Pencalonan Gibran di Pilgub Jateng Bisa Tergerus Anak BG, Jika Puan Resmi Capres ataupun Cawapres 2024

Sabtu, 07 Mei 2022 | 22:13

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Sinyal Koalisi Menguat, Ketum Demokrat Sebut AHY adalah "Airlangga Hartarto Yes"

Sabtu, 07 Mei 2022 | 13:39

Rekayasa One Way Jalan Tol Jadi Bukti Infrastruktur Didesain Secara Ngawur

Minggu, 08 Mei 2022 | 07:55

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Tak Terima Dimarahi Belanda karena Tidak Ikut Mengutuk Rusia, India: Jangan Menggurui Kami, Duta Besar!

Sabtu, 07 Mei 2022 | 07:23

UPDATE

UAS Dideportasi Singapura Tanpa Alasan Jelas, Nasir Djamil: Hari Gini Masih Paranoid

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:30

Waspada Hepatitis Akut, Walikota Tangerang Imbau Ponpes Perhatikan Kebersihan Alat Makan Santri

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:27

Pimpinan Komisi II: Konsinyering Sifatnya Bukan Kesepakatan Tapi Upaya Saling Memahami

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:22

Chat WA Cerai, Neneng Bunuh Dini

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:15

Ridwan Kamil Tegaskan Pertemuannya dengan Elite Parpol Bukan Safari Politik

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:11

Dikritik PM Armenia Soal Reaksi Lamban dan Penjualan Senjata, CSTO: Kami sedang Lakukan Penyesuaian

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:44

Heran Dideportasi Singapura, UAS: Pilpres 2024 Kan Masih Lama...

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:42

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Golkar: Serius Lah, Masa Gak Serius

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:32

Besok, 20 Petinggi Parpol Hingga Ketua KPU dan Bawaslu Hadir di Acara Pendidikan PCB di KPK

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:31

Dubes Suryopratomo: UAS Tak Memenuhi Kriteria ICA untuk Masuk Singapura

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:30

Selengkapnya