Gde Siriana: Covid-19 Ujian Bagi Penguasa, Apakah Dimanfaatkan Untuk Bunuh Demokrasi Atau Merampok Anggaran?

Persoalan pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia merupakan ujian bagi penguasa.

Begitu Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, menanggapi perkembangan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan kaitannya dengan perekonomian RI yang tumbuh stagnan.

Gde Siriana mengatakan, eskalasi kasus positif Covid-19 yang semakin tinggi setiap harinya memang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan yang tegas.

Sehingga menurutnya, koreksi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga oleh Sri Mulyani, yang mulanya dipatok 6,5 persen menjadi 4 persen, tidak mengalami perkembangan.

"Dengan pertumbuhan (ekonomi) 4-5 persen per tahun artinya kan masih ada persoalan pengangguran tinggi," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/7).

Untuk Indonesia yang memiliki banyak penduduk, menurut Gde Siriana, seharusnya pertumbuhan ekonomi minimal berada di angka 7 persen setiap tahunnya.

"Jika 7 persen dicapai melalui proyek padat karya pekerja lokal, maka tiap tahun bisa ciptakan 2-3 juta kerja baru. Silahkan evaluasi pemerintah Jokowi sejak 2014 hingga kini. Stagnan di sekitar 5 persen," ungkapnya.

Maka dari itu, jika Sri Mulyani mengoreksi pertumbuhan ekonomi menjadi 4 persen pada kuartal ketiga, hanya karena alasan diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jawa-Bali, maka itu tidak tepat.

Karena menurutnya, pandemi Covid-19 ini tidak tepat dijadikan alasan oleh pemerintah karena sifatnya adalah ujian bagi seluruh bangsa. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merupakan solusi dari persoalan yang harus diselesaikan pemerintah, dan bukan malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyimpang.

"Karena saya memandang Covid-19 sebagai tiga ujian. Pertama, ujian keimanan ketika kita sakit tertular bahkan meninggal. Kedua, ujian ilmu pengetahuan, apakah vaksin sanggup melawan Corona atau demi bisnis semata?" ungkapnya.

"Dan ketiga, ujian demokrasi. Apakah penguasa manfaatkan untuk bunuh demokrasi dan merampok anggaran?" demikian Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menambahkan.